Pekanbaru – Kasus kontroversial melibatkan dana Publikasi Advetorial Tahun 2023 senilai setengah milyar rupiah di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemerintah Kabupaten Tanggamus menjadi sorotan tajam. Puluhan orang dari berbagai elemen, termasuk wartawan, LSM, dan Ormas, menggelar aksi protes di depan Kantor Bupati Tanggamus.
LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) menjadi motor aksi, didukung oleh Asosiasi Jurnalis Online Lampung (AJO-L), YPPKM, LSM MP3, dan wartawan dari berbagai organisasi profesi di Kabupaten Tanggamus. Mereka menuntut pembayaran tagihan Advetorial media yang belum diproses oleh Dinas Kominfo.
Dalam dialog dengan perwakilan massa, Asisten 1 Suaidi dan Kepala Dinas Kominfo Suhartono berjanji untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut pada tanggal 10 Januari 2024. Namun, ketegangan muncul ketika media streaming mengungkap dokumen yang menyebut adanya pembayaran Advetorial senilai lebih dari setengah milyar.
Jurnalis terkejut melihat nominal fantastis ini, sementara beberapa di antara mereka mengaku belum menerima pembayaran sepenuhnya. Kepala Dinas Kominfo Suhartono, pada pertemuan berikutnya pada 10 Januari 2024, masih belum memberikan jawaban memuaskan.
Tuntutan transparansi semakin kuat, dengan Ketua Organisasi Wartawan TAJI Tanggamus, Junaidi, meminta bukti transfer kepada Dinas Kominfo. Meskipun Kabid Humas Dinas Kominfo Yoga memberikan alasan terkait Dana Bagi Hasil yang tidak cair, data rincian realisasi anggaran Advetorial Tahun 2023 tidak terbuka.
Percakapan singkat antara wartawan dan Bendahara Dinas Kominfo, Riski alias Kimong, menambah kompleksitas. Kimong membantah mengetahui data pembayaran tersebut dan menggambarkan permasalahan sebagai permainan.
Ketua Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara Republik Indonesia (LPAKN RI) Projamin Lampung, Hermawansyah, menyatakan bahwa Dinas Kominfo Tanggamus menghadapi situasi sulit. Tanpa transparansi, masalah ini berpotensi memicu laporan ke lembaga penegak hukum, menimbulkan dampak serius pada karir pejabat terkait.
Problematika anggaran Publikasi Advetorial dipicu oleh tidak cairnya Dana Bagi Hasil Tahun 2023 dari Pemerintah Provinsi Lampung. Meskipun demikian, pertanyaan besar masih menggantung: apakah Dinas Kominfo bersedia membuka rincian realisasi anggaran Advetorial Tahun 2023? Ataukah kebenaran ini akan menjadi misteri yang tak terpecahkan? Situasi ini menimbulkan ketidakpastian dan kegelisahan di kalangan jurnalis dan masyarakat Tanggamus.
