Tanggamus, Rakyat45 – Wartawan dari berbagai media di Kabupaten Tanggamus semakin mempertanyakan tagihan Publikasi Advetorial (ADV) yang tak kunjung cair. Meski telah berlalu enam bulan, para pejabat justru saling lempar bola, mengakibatkan ketidakpastian yang berkepanjangan.
Para wartawan yang sabar menunggu selama enam bulan terakhir kini mulai gerah dengan janji-janji manis para pejabat terkait. Mereka berharap agar janji-janji tersebut segera direalisasikan, mengingat janji serupa juga pernah dilontarkan oleh pejabat di Dinas Pendidikan, Bapperida, Kesehatan, Sekretariat DPRD, dan dinas lainnya di Kabupaten Tanggamus.
Tak hanya hutang publikasi ADV enam bulan terakhir, para wartawan juga mempertanyakan hutang yang sudah menumpuk selama beberapa tahun di Dinas Kominfo Kabupaten Tanggamus.
Salah seorang jurnalis yang ditemui Jumat (14/6) di kantor Bupati Tanggamus, menilai sikap saling lempar tanggung jawab antar pejabat sebagai bukti buruknya citra mereka. “Hal ini mengakibatkan turunnya tingkat kepercayaan para pewarta terhadap pejabat yang kerap memberikan janji manis tanpa realisasi,” ujar jurnalis tersebut.
Menyoroti fenomena ini, Ketua LSM Gerakan Masyarakat Cinta Tanah Air (GMCTA), Ahmat Basuri, menilai bahwa pejabat di Kabupaten Tanggamus tidak berkompeten dan tidak mampu menunjukkan komitmen terhadap mitra mereka. “Bagaimana Tanggamus tidak bangkrut, kalau wartawan saja dikibuli,” tegasnya.
Menurut Ahmat Basuri, media merupakan pilar keempat demokrasi dan seharusnya dijadikan mitra yang baik. “Kalau media saja dikibuli, apalagi masyarakat? Pejabat yang seperti itu sama saja dengan pecundang, hanya mencari aman dengan janji manis,” tambahnya.
Berulang kali para wartawan menanyakan tagihan ke dinas terkait, namun selalu mendapat jawaban yang terkesan saling lempar bola. “Tinggal nunggu di bagian keuangan, bang. Kita nunggu atasan sedang DL, bang. Kita besok mulai pemberkasan, bang. Tergantung atasan, bang. Cairnya sebelum lebaran, bang,” ujar staf di salah satu dinas Kabupaten Tanggamus.
Saat dikonfirmasi, bagian keuangan dinas tersebut juga memberikan jawaban yang mengambang, menambah ketidakpastian dan frustrasi di kalangan wartawan.
Situasi ini menuntut adanya tindakan tegas dari pihak berwenang untuk memastikan kewajiban pembayaran kepada wartawan segera dipenuhi. Kredibilitas dan kepercayaan terhadap pemerintah Kabupaten Tanggamus dipertaruhkan jika situasi ini terus berlanjut tanpa solusi yang jelas.
