Malang, Rakyat45.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya dalam menjamin kebebasan berdemokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Komitmen ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya demokrasi yang sehat sekaligus menjaga ketertiban nasional.
Asisten Deputi Organisasi Kemasyarakatan pada Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Arudji Anwar, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri agenda koordinasi di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025).
“Kemenko Polkam berpegang pada prinsip bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat. Namun, kebebasan ini tetap harus diiringi dengan tanggung jawab menjaga stabilitas bangsa,” ujar Arudji.
Menurutnya, landasan kebebasan berpendapat dan berekspresi telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa dinamika demokrasi jangan sampai mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
Dalam upaya menjaga keseimbangan tersebut, Kemenko Polkam menggelar safari koordinasi ke sejumlah daerah, termasuk Makassar dan Malang. Dari hasil pantauan, pihaknya menilai kondisi di Malang pasca unjuk rasa serentak pada akhir Agustus lalu yang sempat berujung ricuh, kini berangsur kondusif.
“Jawa Timur, khususnya Malang, bisa menjadi barometer kondisi demokrasi yang sehat. Meski ada gejolak, situasi tetap terkendali,” tambahnya.
Lebih lanjut, Arudji menegaskan pentingnya membangun kolaborasi dengan organisasi masyarakat (ormas) untuk menyebarkan informasi yang benar kepada publik. “Kami aktif membina dan berkomunikasi dengan ormas agar informasi yang diterima masyarakat valid dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,” jelasnya.
Senada dengan itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Timur, Eddy Supriyanto, menuturkan bahwa pasca insiden demonstrasi ricuh, pihaknya melakukan evaluasi menyeluruh. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di semua jenjang, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi dan pondok pesantren.
“Pendidikan kebangsaan ini penting untuk mencegah perpecahan. Kami juga mengingatkan masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial,” kata Eddy.
Ia menambahkan, kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dengan ormas sangat krusial untuk menjaga keamanan lingkungan. “Sinergi ini akan menciptakan suasana kondusif sehingga pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan lancar,” ujarnya.
Redaksi Rakyat45.com telah mencoba menghubungi pihak Kemenko Polkam dan Bakesbangpol Jawa Timur untuk memastikan keterangan di atas. Pihak terkait menyatakan bahwa seluruh pernyataan resmi telah disampaikan dalam forum koordinasi di Malang, Kamis (2/10).
