Pekanbaru, Rakyat45.com – Pemerintah Provinsi Riau di bawah kepemimpinan Gubernur Abdul Wahid kembali meluncurkan terobosan ekonomi untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah tekanan inflasi nasional. Melalui program Mobil Topling (Toko Pengendalian Inflasi Pangan Keliling), Riau memperkuat sistem distribusi bahan pokok murah langsung ke masyarakat.
Peluncuran program ini menjadi langkah konkret dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperluas akses pangan hingga ke pelosok desa.
“Mobil Topling ini dirancang agar distribusi bahan pangan tidak hanya berpusat di kota. Kita ingin masyarakat di desa juga bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau,” ujar Abdul Wahid di Gedung Daerah Pauh Janggi, Pekanbaru, Senin (20/10/2025).
Dalam beberapa bulan terakhir, inflasi di Riau dipicu oleh naiknya harga komoditas utama seperti cabai, beras, dan telur. Melalui Mobil Topling, Pemprov Riau berupaya mengintervensi harga agar tetap terkendali dan menjaga daya beli masyarakat.
“Kalau harga cabai di pasar mencapai Rp75 ribu per kilogram, Topling akan menjual di kisaran Rp60 ribu. Ini langkah nyata agar inflasi tidak menekan ekonomi rakyat,” jelas Gubri.
Abdul Wahid menegaskan bahwa kebijakan ini berfokus pada stabilitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, daya beli yang terjaga akan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kalau harga stabil, masyarakat bisa berbelanja dengan tenang. Dari situlah roda ekonomi terus berputar,” tambahnya.
Program Mobil Topling dijalankan oleh BUMD Riau Pangan Bertuah bekerja sama dengan berbagai BUMDes di kabupaten dan kota. Model kerja sama ini menciptakan sinergi ekonomi dari hulu ke hilir — mulai dari produksi hingga distribusi bahan pangan.
“Saat ini sudah beroperasi dua unit mobil Topling, satu berukuran besar dan satu kecil. Selain itu, kami juga membuka Toko Pengendalian Inflasi Pangan (Topan) di Jalan Melati, Pekanbaru,” terang Wahid.
Selain inovasi mobil keliling, Pemprov Riau juga terus menggelar pasar murah di berbagai wilayah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk menekan inflasi dan memastikan ketersediaan stok bahan pokok menjelang akhir tahun.
“Kami ingin memastikan cabai, beras, dan kebutuhan pokok lainnya tetap tersedia. Dinas Tanaman Pangan sudah menyalurkan bibit cabai, dan kerja sama dengan BUMDes di Kampar diharapkan memperkuat kemandirian pangan kita,” tambahnya.
Program Mobil Topling dan Topan tidak hanya menjadi alat pengendali inflasi, tetapi juga instrumen pertumbuhan ekonomi daerah berbasis kerakyatan. Dengan memperkuat sektor pangan lokal, Riau diharapkan mampu mengurangi ketergantungan impor antar-daerah.
“Jika pasokan kita cukup dari dalam daerah, otomatis biaya distribusi berkurang dan harga menjadi lebih stabil. Ini kunci ekonomi daerah yang kuat,” ungkap Gubri.
Kebijakan ini dinilai sejalan dengan arah pembangunan ekonomi Riau yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
“Topling bukan sekadar program distribusi, tapi juga simbol komitmen pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi dari lapisan terbawah,” ujar salah satu pengamat ekonomi Riau.
Melalui strategi ini, Abdul Wahid menunjukkan fokus pemerintahannya pada penguatan ekonomi lokal yang berkeadilan. “Kalau rakyat kuat secara ekonomi, daerah pasti tumbuh,” pungkasnya.
Informasi lebih lengkap tentang prinsip editorial kami bisa dibaca di Kebijakan Redaksi.
