Pekanbaru, Rakyat45.com – Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menegaskan komitmennya menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tekanan inflasi dan tantangan penyerapan anggaran. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual dari Gedung Daerah Pauh Janggi, Pekanbaru, Senin (20/10).
Dalam rapat itu, Gubernur Wahid menyoroti masih rendahnya serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Riau tahun 2025 yang baru menyentuh angka 65 persen. Ia mengakui, sebagian besar belanja daerah masih terserap untuk menutupi kewajiban pembayaran utang dari proyek-proyek infrastruktur sebelumnya.
“Realisasi anggaran kita memang belum maksimal, masih di kisaran 65 persen. Banyak komponen belanja tahun ini digunakan untuk pelunasan utang proyek infrastruktur strategis,” ungkapnya.
Meski begitu, Wahid memastikan aktivitas ekonomi masyarakat tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Ia secara rutin mengevaluasi kinerja ekonomi daerah agar roda perekonomian tetap berputar dan daya beli masyarakat terjaga.
“Setiap bulan kami lakukan evaluasi, memastikan investasi berjalan lancar dan daya beli masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.
Menurutnya, daya beli masyarakat menjadi cerminan kestabilan ekonomi daerah. Karena itu, pengendalian inflasi terus dipantau agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang wajar.
“Kalau inflasi bisa dijaga dan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi, berarti daya beli tetap kuat,” tambahnya.
Selain fokus pada inflasi, Pemerintah Provinsi Riau juga tengah mendorong peningkatan investasi. Gubernur Wahid menegaskan komitmen untuk memangkas birokrasi dan mempermudah perizinan bagi para pelaku usaha.
“Kita sudah bentuk Satgas Migas agar proses perizinan bisa lebih cepat. Yang biasanya butuh waktu tiga bulan, sekarang bisa selesai dalam satu minggu,” tegasnya.
Tak hanya itu, Pemprov Riau bersama Polda Riau juga telah membentuk Satgas PHK untuk mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja mendadak. Langkah ini diambil agar para pekerja di Riau tetap memiliki kepastian kerja di tengah dinamika ekonomi global.
“Satgas ini bertugas mencari solusi jika terjadi PHK mendadak. Kita ingin pastikan masyarakat tetap punya jaminan pekerjaan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gubernur Wahid mengungkapkan bahwa tren investasi di Riau menunjukkan arah positif. Hingga saat ini, realisasi investasi telah mencapai sekitar Rp21 triliun dan ditargetkan bisa menembus Rp25 triliun hingga akhir tahun.
“Kinerja investasi di Riau cukup menggembirakan. Sektor-sektor di Dumai, Pelalawan, dan Inhil mencatat pertumbuhan tertinggi,” tutupnya dengan optimistis.
Dengan langkah-langkah dan gagasan yang ada, Pemerintah Provinsi Riau berharap ekonomi daerah tetap tumbuh stabil, investasi terus meningkat, dan kesejahteraan masyarakat semakin baik di tahun mendatang.
Informasi lebih lengkap tentang prinsip editorial kami bisa dibaca di Kebijakan Redaksi.
