Pekanbaru, Rakyat45.com – Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan keseriusan Pemerintah Provinsi Riau dalam menjalankan salah satu program prioritas nasional Presiden, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini disebut sebagai langkah nyata pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dan memperkuat kualitas sumber daya manusia, terutama di kalangan anak-anak sekolah.
Rapat evaluasi pelaksanaan MBG tersebut digelar di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Selasa (21/10/2025), bersama Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha.
“Program MBG bukan hanya soal makan gratis, tapi soal masa depan generasi bangsa. Ini kebijakan politik yang berpihak kepada rakyat kecil,” tegas Gubernur Wahid.
Wahid menjelaskan, Pemprov Riau telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan MBG yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dan melibatkan seluruh Sekda kabupaten/kota se-Riau.
Satgas ini bertugas memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Pemprov Riau juga melakukan pengawasan rutin ke sekolah-sekolah dan dapur penyedia MBG setiap minggu. Hingga kini, lingkup program MBG baru mencapai 10 persen dari total masyarakat sasaran.
“Respon masyarakat sangat positif. Banyak orang tua terbantu karena tidak perlu lagi menyiapkan bekal makan anak,” ujar Wahid.
Meski mendapat sambutan baik, Wahid mengakui program MBG menghadapi sejumlah tantangan. Di awal pelaksanaan, hanya sekitar 50 persen siswa yang mau mengonsumsi makanan bergizi yang disediakan pemerintah. Setelah ditelusuri, sebagian anak mengeluh soal cita rasa makanan.
“Saya minta dapur memperbaiki rasa. Anak-anak boleh menyampaikan keluhan, tapi tulis dan masukkan ke kotak saran, jangan disebarkan di media sosial,” tegasnya.
Selain itu, masalah keterbatasan alat uji bahan pangan juga menjadi perhatian. Pada 2025, Pemprov hanya memiliki 112 unit rapid test kit (80 untuk pestisida dan 32 untuk formalin), padahal setiap Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) wajib menguji minimal lima komoditas segar. Hingga saat ini baru 15 SPPG di 12 titik di Pekanbaru dan 3 di Kampar yang telah melakukan pengujian.
“Pengawasan masih jadi tantangan. Kami sudah temukan beberapa kasus makanan basi karena dimasak terlalu malam. Ke depan, dapur harus masak antara pukul 2 hingga 5 pagi,” kata Wahid.
Deputi BGN, Dadang Hendrayudha, mengungkapkan saat ini terdapat 873 SPPG di Pekanbaru, namun sebagian belum memiliki dapur aktif.
“Beberapa tenaga kerja sudah digaji negara, tapi belum bekerja optimal karena dapurnya belum berfungsi. Ini harus disinkronkan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran ahli gizi dan akuntan publik dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, ahli gizi sangat dibutuhkan untuk memastikan setiap menu mengandung kalori dan nutrisi seimbang, dengan tetap mengangkat kearifan lokal kuliner daerah.
“Kita tidak ingin menu seragam secara nasional. Gizi harus disesuaikan dengan karakter pangan lokal,” tambahnya.
Untuk mempercepat pemerataan program, pemerintah membuka peluang bagi investor lokal untuk ikut membangun SPPG, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Pendaftaran bisa dilakukan langsung melalui Satgas kabupaten/kota tanpa melalui portal nasional.
Bangunan SPPG dirancang seluas 150 meter persegi dengan fasilitas lengkap: kantor, gudang, dapur, ruang olah pangan, penyimpanan, hingga tempat pencucian.
Gubernur Wahid menegaskan bahwa keberhasilan MBG di Riau akan menjadi tolak ukur komitmen politik daerah dalam mendukung kebijakan nasional yang pro-rakyat.
“Program ini adalah amanah besar dari Presiden. Kami di daerah siap melaksanakan dengan sungguh-sungguh. MBG adalah bentuk keberpihakan politik kami kepada rakyat,” tegasnya.
Dengan dukungan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tak hanya mengatasi persoalan gizi, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, nelayan, dan UMKM penyedia bahan pangan di Riau.
Informasi lebih lengkap tentang prinsip editorial kami bisa dibaca di Kebijakan Redaksi.
