Siak, Rakyat45.com – Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, menekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mempercepat realisasi fisik dan keuangan kegiatan tahun 2025. Ia meminta agar belanja wajib seperti gaji pegawai, tunjangan kinerja (TPP), dan kebutuhan operasional dasar menjadi prioritas utama.
Pesan tersebut disampaikan Syamsurizal saat membuka Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan APBD hingga September 2025, yang berlangsung di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Kamis (30/10/2025). Kegiatan ini turut dihadiri oleh seluruh kepala OPD serta para camat se-Kabupaten Siak.
Dalam paparannya, Syamsurizal mengungkapkan bahwa realisasi fisik pembangunan telah mencapai 62,16 persen, sementara realisasi keuangan baru di angka 43,34 persen. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan masih adanya ketimpangan antara pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
“Kami paham masih ada OPD yang menunggu dana masuk, tapi untuk pengeluaran wajib seperti gaji, TPP, listrik, dan air harus tetap jalan. Itu prioritas agar serapan anggaran meningkat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Syamsurizal menyampaikan bahwa transfer dana dari pemerintah pusat yang semula dijadwalkan pada 25 Oktober diundur menjadi 31 Oktober, dan baru bisa dicairkan sekitar awal November. Jumlah dana kali ini mencapai lebih dari Rp100 miliar, meningkat dari sebelumnya Rp53 miliar.
Namun, ia mengingatkan agar pengelolaan dana dilakukan secara selektif. “BKD harus segera memproses pembayaran untuk kegiatan prioritas seperti TPP, gaji bulan November, serta kebutuhan operasional dasar. Kalau masih ada sisa dana, baru kita bahas pembayaran berikutnya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BKD Siak, Raja Indoor Parlindungan Siregar, menjelaskan bahwa kondisi keuangan daerah masih perlu penyesuaian. BKD terus melakukan kalkulasi antara kebutuhan dan potensi pendapatan hingga akhir tahun agar keuangan tetap stabil.
“Kami menunggu kepastian dari provinsi dan pusat terkait tunda salur. Kalau dana itu cair, beban bisa berkurang. Tapi kalau belum, kita harus berhitung ulang,” katanya.
BKD juga meminta seluruh OPD segera melaporkan sisa GU yang belum dibayarkan, terutama untuk pos gaji, TPP, dan belanja hingga Desember. Data kontrak kegiatan dan belanja modal juga diminta untuk diserahkan agar perhitungan pembayaran lebih akurat.
Rapat evaluasi yang dimoderatori oleh Inspektur Kabupaten Siak, Faly Wurendarasto, menjadi ajang bagi OPD untuk menyampaikan capaian sekaligus kendala yang dihadapi di lapangan.
“Kalau realisasi fisik rendah, apa hambatannya. Kalau keuangannya lambat, apa sebabnya. Dari sini kita bisa tahu langkah perbaikan,” ujarnya.
Dari hasil laporan, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) menjadi salah satu OPD dengan kinerja terbaik, mencatat realisasi fisik 99,06 persen dan realisasi keuangan 88,15 persen. Capaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi OPD lain agar mempercepat progres sebelum penutupan tahun anggaran.***
Informasi lebih lengkap tentang prinsip editorial kami bisa dibaca di Kebijakan Redaksi.
