Jakarta, Rakyat45.com – Transformasi digital kembali ditegaskan sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bank Indonesia (BI) menilai percepatan ekonomi digital tidak bisa berjalan sendiri, melainkan membutuhkan sinergi lintas otoritas dan pelaku industri untuk menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.
Dalam pembukaan Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Financial System Expo (IFSE) 2025, Jumat (31/10/2025), Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan pentingnya “orkestrasi nasional” dalam menggerakkan transformasi digital sebagai katalis pembangunan ekonomi.
“Transformasi digital merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo, menjadi payung pembangunan ekonomi nasional. Akselerasi ini membutuhkan tiga elemen penting — kejelasan visi, kecepatan aksi, dan kekuatan sinergi,” ujar Perry melalui siaran resmi Bank Indonesia.
Perry menjelaskan, seluruh pemangku kepentingan — mulai dari pemerintah pusat dan daerah, regulator seperti BI dan OJK, hingga sektor swasta dan asosiasi industri — perlu bergerak serentak agar digitalisasi ekonomi tidak terfragmentasi.
“Kami ingin memperkuat sinergitas nasional untuk mempercepat transformasi digital, baik di tingkat nasional maupun daerah. Semua pihak harus berperan aktif dalam memperluas akses ekonomi digital bagi masyarakat,” tambahnya.
Bank Indonesia, lanjut Perry, terus menyesuaikan kebijakan agar sejalan dengan arah pembangunan ekonomi digital pemerintah. Salah satu fokus utama adalah digitalisasi sistem pembayaran, yang dinilai berperan besar dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah serta memperluas inklusivitas keuangan nasional.
Ia menyebut ada tiga strategi utama dalam percepatan digitalisasi sistem pembayaran, yaitu:
Perluasan akseptasi dan inovasi digital, agar transaksi lebih cepat, mudah, dan aman.
Penguatan struktur industri keuangan, melalui tata kelola yang adaptif dan berdaya saing.
Menjaga stabilitas infrastruktur, dengan memperkuat keamanan siber dan manajemen risiko berbasis teknologi AI dan machine learning.
“Transformasi digital juga akan difokuskan pada sektor transportasi publik dan layanan daerah. Kami ingin memastikan sistem pembayaran digital menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat,” ungkap Perry.
Menurutnya, keberhasilan transformasi digital ke depan bergantung pada interkoneksi antar-infrastruktur di berbagai sektor, mulai dari perbankan, pasar uang, hingga sistem pembayaran dan keamanan siber.
“Kita harus membangun interlink yang kuat antara infrastruktur keuangan, keamanan digital, dan perlindungan konsumen. Dari sinilah masa depan ekonomi digital Indonesia akan tumbuh,” tutupnya.
Melalui langkah ini, BI berharap transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi nasional yang berorientasi pada pemerataan dan keberlanjutan.***
Informasi lebih lengkap tentang prinsip editorial kami bisa dibaca di Kebijakan Redaksi.
