Jakarta, Rakyat45.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Kepelabuhan Perikanan, Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT), menjalin kerja sama strategis dengan Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Korsabhara Baharkam Polri. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) di sektor kelautan dan perikanan.
Penandatanganan tersebut berlangsung pada Senin, 3 November 2025, di Ruang Rapat Nelayan lantai 12, Gedung Mina Bahari II, Jakarta Pusat, mulai pukul 09.00 hingga 10.30 WIB.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam memperkuat keamanan dan keberlanjutan operasional Objek Vital Nasional (Obvitnas), terutama di fasilitas pelabuhan perikanan yang berperan besar dalam mendukung ketahanan ekonomi maritim Indonesia.
Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, disusul sambutan dari para pejabat terkait.
Direktur Kepelabuhan Perikanan, Dr. Ady Candra, S.Pi., M.Si., dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga untuk melindungi aset strategis bangsa.
Sementara itu, Brigjen Pol. Suhendri, S.H., S.I.K., M.PSDM, selaku Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, menekankan komitmen Polri dalam memastikan pengamanan yang terstandar di seluruh objek vital nasional.
Puncak kegiatan ditandai dengan penandatanganan PKS Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) antara kedua pihak, dilanjutkan sesi foto bersama. Acara kemudian ditutup dengan arahan dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Komjen Pol (Purn) Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum., yang menegaskan pentingnya pengawasan terpadu terhadap keamanan pelabuhan perikanan.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut jajaran pejabat tinggi KKP, mulai dari Sekretaris Ditjen, para direktur di lingkungan DJPT, hingga beberapa kepala biro dan ketua tim kerja. Dari pihak Polri, hadir pula pejabat Dirpamobvit, Kasubdit Audit Sispamobvitnas, serta Auditor Sispamobvitnas Madya TK III Baharkam Polri.
Dalam forum itu juga dipaparkan secara mendalam mengenai fungsi dan manfaat Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) sebagai langkah pencegahan dan mitigasi risiko terhadap ancaman keamanan di kawasan pelabuhan.
Kerja sama ini untuk tahap awal akan diterapkan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, Sulawesi Utara, yang merupakan salah satu pelabuhan strategis nasional di sektor perikanan.
Dengan adanya penerapan SMP ini, diharapkan standar keamanan di PPS Bitung meningkat signifikan, sekaligus memastikan perlindungan menyeluruh terhadap aset, fasilitas, dan kegiatan operasional pelabuhan yang menjadi tulang punggung ekonomi perikanan nasional.***
Informasi lebih lengkap tentang prinsip editorial kami bisa dibaca di Kebijakan Redaksi.
