Jakarta, Rakyat45.com – Bupati Siak, Dr. Afni Zulfiani, melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Jakarta untuk memperjuangkan dukungan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta pembangunan jalan produksi dan sarana perkebunan di wilayahnya.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Afni memaparkan potensi besar sektor sawit di Kabupaten Siak sekaligus kebutuhan pengembangan yang selaras dengan visi daerah, yaitu “Siak Hebat, Bermartabat, Berkarakter Budaya Melayu, dan Berdaya Saing Berbasis Ekologi.”
Menurutnya, sekitar 63,6 persen atau 229.974 hektare lahan perkebunan di Siak merupakan milik rakyat. Sementara perkebunan swasta mencakup 33,7 persen, dan 2,7 persen sisanya dikelola oleh negara. Angka ini menunjukkan pentingnya peran program PSR dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit rakyat.
Hingga kini, realisasi PSR di Siak telah mencapai 5.184 hektare dengan bantuan senilai Rp137,5 miliar, melibatkan 2.105 petani dari 34 kelembagaan di 5 kecamatan. Tahun 2025, peremajaan tambahan seluas 1.200 hektare sedang berjalan, dan untuk 2026 diusulkan 1.085 hektare lagi di 8 desa dan 6 kecamatan.
“Dukungan BPDP sangat penting untuk mempercepat peremajaan sawit rakyat dan pembangunan infrastruktur pendukungnya,” ujar Bupati Afni.
Program BPDP yang sudah terealisasi pada 2023–2024 berdampak nyata bagi petani, terutama lewat pembangunan jalan kebun dan akses ke pelabuhan senilai total Rp11,5 miliar. Salah satunya proyek jalan sepanjang 3,3 km di Koperasi Tenera Jaya, Kampung Teluk Mesjid, Kecamatan Sungai Apit.
Selain itu, ada pula pengadaan dump truck untuk Koperasi Karya Dharma III di Koto Gasib, serta pembangunan jalan kebun sepanjang 8 km di Koperasi Produsen Rimba Mutiara Banso Riau.
Ke depan, Pemkab Siak juga fokus pada peningkatan kapasitas SDM petani sawit. Pada 2026, direncanakan 12 program pelatihan bagi 743 peserta yang meliputi pekebun, penyuluh, pengurus kelembagaan, dan ASN pendamping.
“Selain bantuan fisik, kami juga mengusulkan pelatihan budidaya, pascapanen, pembuatan pupuk organik, dan penguatan kelembagaan agar petani semakin mandiri,” terang Afni.
Ia menambahkan, Pemkab Siak juga terus mendorong program beasiswa anak petani sawit dari BPDP. Dari 332 pendaftar tahun 2025, sebanyak 211 peserta telah diterima. Dengan jumlah 27.009 kepala keluarga petani sawit di Siak, Bupati berharap kuota beasiswa bisa ditambah untuk memperkuat regenerasi tenaga ahli di sektor ini.
“Kami ingin anak-anak petani bisa kuliah dan kembali membangun daerah dengan ilmu yang mereka bawa. Ini investasi jangka panjang untuk masa depan ekonomi rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Adi Sucipto, Pejabat Pembuat Komitmen BPDPKS, menyambut positif paparan Pemkab Siak. Ia menilai Siak telah menyiapkan usulan dengan baik, sesuai aturan, dan menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat kelembagaan petani.
“Kami mengapresiasi langkah cepat Pemkab Siak. Sinergi seperti ini sangat dibutuhkan agar program PSR berjalan efektif dan berdampak langsung ke masyarakat,” ujar Cipto.
BPDP menegaskan bahwa dana PSR dan sarpras diarahkan untuk meningkatkan produktivitas tanpa perluasan lahan, sekaligus mendorong sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) bagi pekebun rakyat.
Sebagai tindak lanjut, Bupati Afni menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mengumpulkan seluruh OPD terkait untuk membahas hasil audiensi dan menyiapkan langkah strategis guna memperkuat usulan Kabupaten Siak kepada BPDPKS.
“Kami ingin Siak menjadi contoh daerah dengan tata kelola sawit rakyat yang produktif, transparan, dan berkelanjutan,” pungkas Afni.***
Informasi lebih lengkap tentang prinsip editorial kami bisa dibaca di Kebijakan Redaksi.
