Bantan, Rakyat45.com – Di antara rimbun kebun kelapa dan semilir angin laut pesisir Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, terbentang jalan poros yang kini lebih menyerupai kubangan lumpur ketimbang jalur kehidupan.
Jalan yang sejatinya menjadi urat nadi ekonomi bagi warga Desa Kembung Luar, dan Teluk Lancar itu kini berubah menjadi simbol keterlambatan pembangunan menyisakan getir bagi mereka yang setiap hari bergantung pada akses ini untuk mengangkut hasil laut, kebun, dan bahan kebutuhan pokok.
Pantauan media ini, Kamis (6/11), memperlihatkan kerusakan parah di sepanjang ruas dari Dusun Limau Manis hingga perbatasan Desa Teluk Lancar. Lubang-lubang besar menganga di setiap tikungan, genangan air setinggi lutut menutupi badan jalan, sementara di musim kemarau debu tebal mengepul, menyesakkan napas dan mengaburkan pandangan.
“Jalan ini sudah bertahun-tahun rusak tanpa ada perhatian serius dari pemerintah,” keluh Hidayat, nelayan Teluk Lancar. “Kami hanya ingin jalan yang layak, supaya hasil tangkapan dan kebun bisa kami jual tanpa harus terjebak lumpur.”
Upaya perbaikan pernah dilakukan menjelang Pemilu lalu melalui penimbunan kerikil, namun hanya bertahan seumur musim hujan. Begitu air pasang datang, material perbaikan hanyut, meninggalkan permukaan jalan yang kian tergerus.
Kekecewaan warga pun memuncak. “Kami sudah berkali-kali menyurati Dinas PUPR Bengkalis, tapi tak ada tanggapan. Seolah kami bicara pada tembok,” ujar Fais, tokoh pemuda setempat.
Putus asa menanti janji, masyarakat kini menempuh jalur digital: mengadu langsung kepada Presiden Prabowo Subianto melalui media sosial, berharap suara mereka menembus dinding birokrasi.
“Kami malu, Pak Prabowo. Jalan kami rusak, orang luar enggan datang. Kami merasa ditinggalkan,” tulis seorang warga dalam video yang memperlihatkan sepeda motor tergelincir di jalan berlumpur.
Sekretaris Desa Kembung Luar, Faizan, menegaskan bahwa pihaknya tidak dapat berbuat banyak karena jalan tersebut berstatus jalan poros kabupaten. “Kami sudah berulang kali mengusulkan perbaikan, tapi selalu berhenti di tingkat kabupaten. Pemerintah desa tak punya kewenangan kebijakan, hanya pelaksana di bawah,” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Dinas PUPR Bengkalis, Erdila Fitriyadi, menjelaskan bahwa ruas Pambang–Teluk Lancar sebenarnya sudah masuk dalam daftar prioritas Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat membuat seluruh program DAK fisik tahun 2025 dicoret.
“Seharusnya tahun depan Bengkalis mendapat alokasi sekitar Rp65 miliar, termasuk untuk ruas ini. Tapi dengan adanya edaran baru dari kementerian, seluruh DAK fisik dibatalkan. Meski demikian, Pemkab tetap berupaya melakukan perawatan sesuai kemampuan keuangan daerah,” terang Erdila.
Tokoh pemuda Desa Kembung Luar, Wan Ibnu Hajar, mengingatkan bahwa masalah jalan ini sebenarnya telah dibahas dalam hearing bersama DPRD Bengkalis, Dinas PUPR, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat pada 19 Agustus 2025. Dalam forum itu, warga bahkan menampilkan bukti video dan foto kerusakan.
“Semua sudah melihat sendiri bagaimana kondisinya. Kami tak menuntut berlebihan, hanya ingin pemerintah hadir dengan tindakan nyata, bukan sekadar janji yang berulang,” tegas Wan Ibnu Hajar, kepada Rakyat45.com, Jum’at, (7/11/2025).
Menurutnya, akar persoalan bukan semata soal dana, melainkan kemauan politik dan koordinasi lintas instansi. “Kalau semua berjalan sesuai fungsi, masalah ini bisa selesai. Asal jangan ada yang merasa berkuasa atas aturan,” katanya menambahkan.
Kini, jalan poros Kembung Luar–Teluk Lancar tak lagi sekadar permasalahan infrastruktur. Ia telah menjelma menjadi cermin ketimpangan pembangunan tentang bagaimana wilayah perbatasan kerap berada di barisan belakang dalam peta prioritas nasional.
Warga berharap keluhan mereka tak lagi menjadi gema yang hilang di musim hujan. Mereka ingin jalan ini kembali menjadi nadi kehidupan, bukan lintasan luka dari janji-janji pembangunan yang tertinggal.
