Bengkalis, Rakyat45.com – Aktivis Perkumpulan Kawan Pencari Keadilan (P-KPK) kembali turun langsung ke lapangan untuk memantau aktivitas di Pelabuhan Roro Air Putih, Bengkalis, Senin (10/11/2025). Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses antrean kendaraan berjalan tertib dan adil bagi seluruh pengguna jasa penyeberangan.
Pemantauan difokuskan di pintu keluar Roro Air Putih, yang selama ini kerap menjadi titik rawan pelanggaran antrean. Tim P-KPK menyiapkan perangkat dokumentasi guna merekam setiap pelanggaran, termasuk kendaraan yang mencoba menerobos jalur tanpa mengikuti antrean resmi.
Ketua Umum P-KPK, H. Ahmad Effendi, S.E., M.Sc., menegaskan bahwa kegiatan ini murni sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat pengguna layanan Roro.
“Kami tidak bermaksud mengganggu pihak mana pun. Ini semata-mata upaya kami menegakkan ketertiban dan melindungi hak masyarakat agar bisa menyeberang dengan aman dan nyaman,” ujar Ahmad Effendi.
Selain memantau pengguna jasa, P-KPK juga mengawasi kinerja petugas Dinas Perhubungan dan operator Roro dalam mengatur kendaraan roda dua, empat, hingga enam yang hendak menyeberang.
Jika muncul keluhan atau perselisihan di lapangan, tim P-KPK siap membantu menengahi. Langkah yang ditempuh, antara lain dengan meminta bukti tiket serta mencocokkan waktu antrean sesuai ketentuan agar kendaraan yang datang lebih dulu mendapatkan prioritas masuk ke kapal.
Ahmad Effendi juga mengimbau seluruh pimpinan instansi, lembaga, dan aparat keamanan agar memberikan teladan dengan ikut tertib antre bersama masyarakat umum.
Menurutnya, sikap disiplin ini menjadi wujud nyata dalam menjaga marwah Pemerintah Kabupaten Bengkalis, yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik terkait layanan penyeberangan Roro.
“Kami berharap semua pihak bisa menjaga suasana kondusif. Pengawasan ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan pelayanan publik berjalan secara adil, transparan, dan beretika,” tegas Aktivis P-KPK, saat diwawancarai kepada Rakyat45.com.
Meski begitu, P-KPK tetap memberikan pengecualian bagi kendaraan yang memiliki tugas darurat atau kemanusiaan, seperti ambulans atau kendaraan rumah sakit. Namun, setiap pengemudi wajib menunjukkan surat resmi yang dapat dipertanggung jawabkan.
Surat edaran kegiatan pemantauan ini juga telah ditembuskan kepada berbagai pejabat daerah, di antaranya Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis, Ketua DPRD, Sekda, Kajari, Kapolres, Dandim 0303, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, serta Ketua LAMR Bengkalis.
Melalui inisiatif ini, P-KPK berharap sistem antrean di pelabuhan Roro dapat berjalan lebih tertib dan manusiawi. Upaya ini diharapkan mampu mengembalikan citra Kabupaten Bengkalis sebagai Negeri Junjungan yang menjunjung tinggi keadilan, ketertiban, dan rasa saling menghormati.
“Kami ingin semua pengguna jasa Roro merasa diperlakukan sama dan mendapatkan pelayanan yang layak. Tertib antre bukan hanya soal aturan, tapi juga cermin budaya masyarakat yang beradab,” tutup Ahmad Effendi.
Informasi lebih lengkap tentang prinsip editorial kami bisa dibaca di Kebijakan Redaksi.
