Yogyakarta, Rakyat45.com – Kondisi keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dinilai masih rentan dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi. Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi B DPRD DIY, Yan Kurnia Kustanto, mendesak Pemerintah Daerah DIY untuk segera mengambil langkah nyata guna memperkuat ketahanan fiskal, salah satunya dengan memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta meningkatkan daya beli masyarakat.
Desakan itu disampaikan Yan Kurnia dalam Rapat Kerja Komisi B DPRD DIY bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra, Rabu (12/11/2025), yang membahas rancangan APBD 2026.
Menurut Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan itu, struktur APBD DIY masih terlalu bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, termasuk Dana Keistimewaan. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai belum tergarap optimal.
“Kemandirian fiskal kita masih rendah. Pemerintah perlu memperkuat peran BUMD agar tidak selalu bergantung pada dana pusat,” ujar Yan Kurnia.
Ia mencontohkan sektor pariwisata sebagai salah satu potensi besar yang bisa digarap BUMD. DIY tengah berambisi mengembangkan destinasi wisata bertaraf internasional, namun kesiapan fasilitas penunjang seperti area parkir dan sarana publik masih minim.
“Kalau BUMD kita bisa masuk dan menyiapkan infrastruktur dasar seperti parkir atau fasilitas wisata, ini akan berdampak besar bagi peningkatan PAD,” tambahnya.
Yan juga menyoroti daya beli masyarakat yang masih lemah. Ia menilai penguatan ekonomi rakyat tidak bisa hanya bergantung pada bantuan sosial (bansos), tetapi harus melalui program pemberdayaan ekonomi langsung yang mampu menggerakkan sirkulasi uang di masyarakat.
“Uang pemerintah banyak, tapi tidak berputar karena daya beli masyarakat masih rendah. Kalau ini tidak dibenahi, sektor usaha pun enggan bergerak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yan menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan dalam setiap program pemberdayaan masyarakat agar hasilnya tidak berhenti di tengah jalan.
“Pendampingan itu kunci agar program ekonomi rakyat bisa berjalan konsisten dan berkelanjutan,” tutupnya.
Rapat Komisi B DPRD DIY tersebut turut dihadiri oleh BPKA DIY, DPMPTSP DIY, DISPRINDAG DIY, Dinas Pariwisata DIY, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang bersama-sama membahas langkah strategis menghadapi tantangan fiskal di tahun mendatang.***
Informasi lebih lengkap tentang prinsip editorial kami bisa dibaca di Kebijakan Redaksi.
