Rakyat45.com, Bogor – Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Tito Karnavian, menegaskan penguatan koordinasi lintas lembaga merupakan faktor utama dalam menjaga batas negara dan membangun kawasan perbatasan secara berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan dalam Rakorendal Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025, Selasa (18/11/2025).
Menurut Tito, persoalan perbatasan sangat kompleks karena berkaitan langsung dengan kedaulatan, keamanan nasional, serta kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah terluar. Oleh sebab itu, kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh institusi terkait mutlak dibutuhkan.
“Penanganan perbatasan tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. Ini adalah kerja bersama yang membutuhkan koordinasi kuat dari pusat hingga daerah,” tegasnya.
Dalam paparannya, Tito menyebut pengelolaan perbatasan mencakup dua dimensi utama, yaitu security dan prosperity.
Pada aspek keamanan, perbatasan disebut sebagai simbol kedaulatan negara. Keberadaan negara asing yang melintas tanpa izin merupakan ancaman serius yang harus diwaspadai.
“Indonesia adalah negara kepulauan besar dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Menjaga wilayah perbatasan adalah menjaga simbol negara dan integritas bangsa,” jelasnya.
Sementara itu, pada aspek kesejahteraan, Tito menekankan pentingnya pemerataan pembangunan agar daerah perbatasan tidak tertinggal. Ia menilai pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kota besar, tetapi harus menjangkau wilayah terluar yang sering kali menjadi wajah pertama Indonesia di hadapan negara tetangga.
“Perbatasan harus berkembang dan maju agar tercipta keadilan pembangunan. Masyarakat di kawasan perbatasan berhak merasakan pelayanan dan pertumbuhan ekonomi yang sama,” tambah Tito.
Lebih jauh, Tito menjelaskan bahwa pos lintas batas negara (PLBN) tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar masuk orang dan barang, tetapi dapat dikembangkan menjadi pusat industri dan perdagangan lokal.
“PLBN dapat menjadi pusat ekonomi baru, bukan sekadar pos pemeriksaan. Produk-produk lokal bisa berkembang dan bahkan dipasarkan ke daerah lain,” tutupnya.
Dengan penguatan koordinasi dan pembangunan terpadu, pemerintah berharap kawasan perbatasan dapat menjadi etalase kemajuan Indonesia sekaligus benteng pertahanan yang kokoh.***
