Rakyat45.com, Jakarta – Upaya memperkuat reformasi Polri kembali digelorakan melalui audiensi yang digelar Komisi Percepatan Reformasi Polri bersama berbagai organisasi masyarakat sipil, Selasa (18/11/2025), di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta. Forum ini menjadi wadah dialog terbuka untuk menghimpun gagasan baru sekaligus rekomendasi guna mendorong institusi kepolisian menjadi lebih profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap kebutuhan publik.
Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG), Daniel Awigra, menilai bahwa penguatan sistem internal merupakan langkah mendesak yang harus terus diprioritaskan. “Perbaikan pada proses rekrutmen, pendidikan, pelatihan, hingga meritokrasi sangat menentukan kualitas aparat di lapangan. Hal ini juga akan berdampak langsung pada pelayanan publik,” ujarnya. Ia menambahkan, penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal menjadi elemen penting bagi peningkatan akuntabilitas Polri.
Dari Centra Initiative, Dr. Al Araf menekankan bahwa reformasi tata kelola merupakan bagian inti dari transformasi Polri ke depan. “Transparansi dalam pengawasan serta sistem merit yang lebih kuat akan mendorong lembaga ini bekerja secara lebih optimal,” katanya. Ia berharap sinergi Polri dengan lembaga pengawas eksternal dapat semakin solid untuk memastikan pengawasan yang objektif.
Sementara itu, Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mengangkat sejumlah isu yang banyak dirasakan masyarakat. “Penyempurnaan penanganan laporan, peningkatan disiplin anggota, serta pembenahan mekanisme pengawasan adalah aspek yang perlu diprioritaskan,” ungkapnya. Ia menegaskan bahwa masukan tersebut bertujuan memperkaya proses reformasi agar lebih dekat dengan kebutuhan publik.
Ketua Umum NEFA, Dodi Ilham, menyoroti pentingnya penguatan sistem pembinaan sumber daya manusia Polri. “Reformasi mencakup pembenahan rekrutmen, pendidikan, mutasi, penilaian kinerja, hingga sistem penghargaan dan sanksi. Semua itu adalah bagian dari proses panjang yang tidak boleh berhenti,” jelasnya. Ia turut menegaskan kembali perlunya memperkuat konsep community policing untuk mempererat hubungan Polri dengan masyarakat.
Ketua Badan Pengurus LSAM, Sandrayati Moniaga, menambahkan bahwa reformasi perlu menjawab kebutuhan zaman dengan lebih inklusif dan modern. “Pengarusutamaan gender dan modernisasi digital harus diperkuat agar pelayanan publik semakin responsif. Seluruh proses reformasi juga harus berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” tuturnya.
Audiensi ini menjadi bukti bahwa reformasi Polri bukan hanya agenda internal, melainkan kerja bersama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga pengawas. Beragam masukan tersebut diharapkan dapat menjadi landasan penting bagi Komisi Percepatan Reformasi Polri dalam merumuskan strategi pembenahan institusional yang lebih komprehensif ke depan.***
