Rakyat45.com, Pekanbaru — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Literasi Digital di Kota Pekanbaru dengan mengusung tema “Implementasi Kebijakan Media Massa Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S)”. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan informasi nasional di tengah derasnya arus komunikasi digital.
Rakor tersebut diikuti oleh peserta dari unsur ASN, TNI, dan Polri, yang dinilai berperan penting dalam menjaga kualitas informasi serta membangun komunikasi publik yang kredibel.
Kegiatan ini merupakan penugasan langsung dari Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, melalui Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi. Fokus utama rakor adalah meningkatkan kapasitas aparatur negara dalam memahami, memilah, sekaligus menyampaikan informasi secara profesional dan berintegritas.
Asisten Deputi Koordinasi Media Komunikasi dan Informasi, Alpen SH, SIK, MH, yang hadir mewakili Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, menegaskan bahwa aparatur negara memiliki posisi strategis dalam membentuk persepsi publik, terutama melalui media sosial.
“Setiap aktivitas dan komunikasi kita di ruang digital membentuk persepsi masyarakat. Karena itu, ASN, TNI, dan Polri harus menjadi contoh dalam menerapkan komunikasi digital yang bertanggung jawab dan berintegritas,” ujarnya.
Alpen juga mengingatkan berbagai ancaman di ruang digital, mulai dari disinformasi, provokasi, hoaks, hingga infodemic yang dapat mengguncang stabilitas informasi nasional. Menurutnya, literasi digital yang kuat bukan lagi pilihan, tetapi keharusan bagi seluruh aparatur.
Dalam rakor tersebut, Kemenko Polkam bersama pemerintah daerah, Kemenkominfo, dan sejumlah mitra strategis menyepakati beberapa langkah penguatan literasi digital, di antaranya:
- meningkatkan kemampuan aparatur dalam memverifikasi dan merespons informasi,
- menyusun pedoman komunikasi berdasarkan nilai BEJO’S secara seragam,
- membangun sistem respons cepat terhadap hoaks dan narasi negatif,
- mendorong aparatur negara menjadi agen perubahan yang menyebarkan informasi berkualitas dan narasi kebangsaan positif.
Rakor turut dihadiri perwakilan Pemprov Riau, unsur TNI dan Polri, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap terbentuk langkah nyata untuk memperkuat ketahanan informasi nasional sekaligus meningkatkan profesionalitas aparatur dalam menghadapi dinamika ruang digital yang terus berkembang.***
