Bengkalis, Rakyat45.com – Dalam suasana ruang rapat yang sarat dinamika politik dan kepentingan publik, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menandai satu langkah penting dalam siklus pembangunan daerah. Melalui Paripurna Istimewa APBD Murni 2026, yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Bengkalis, Jalan Antara, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Rabu (26/11/2025).
Bupati Bengkalis Kasmarni hadir langsung untuk mengikuti penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) serta pengambilan keputusan atas APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Septian Nugraha didampingi Wakil Ketua II Hendrik Firnanda Pangaribuan dan Wakil Ketua III H. Misno dihadiri 31 anggota dewan. Momentum tersebut menghadirkan ruang deliberasi yang menunjukkan keseriusan lembaga legislatif dalam menjaga arah pembangunan daerah.
Dalam sambutannya yang penuh ketegasan dan apresiasi, Bupati Kasmarni menegaskan bahwa APBD adalah “instrumen strategis” yang menentukan keadilan pembangunan, peningkatan kualitas layanan publik, serta daya dorong ekonomi daerah.
“APBD bukan hanya dokumen anggaran, tetapi instrumen untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Keputusan hari ini adalah pijakan penting untuk menata Bengkalis yang bermarwah, maju, dan sejahtera,” tegas Bupati.
Ia turut menyampaikan penghargaan kepada Banggar dan seluruh fraksi DPRD atas pembahasan panjang yang dinilai produktif dan menghasilkan rancangan APBD yang lebih adaptif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ketua DPRD Bengkalis dalam penyampaiannya menetapkan total APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 2,8 triliun lebih.
Beliau kemudian menguraikan struktur APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026 dengan rincian, Pertama. Pendapatan Daerah sebesar Rp.2.795.310.286.405.
Kedua, Belanja Daerah Sebesar Rp 2.895.197.721.188, meliputi: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer.
Ketiga, Pembiayaan Daerah, dimana total pembiayaan sebesar Rp 99.887.434.783, terdiri dari:Penerimaan pembiayaan dari SiLPA: Rp 98.887.434.783, Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah: Rp 1.000.000.000,
“Postur belanja yang lebih besar dari pendapatan menunjukkan langkah fiskal strategis untuk mengoptimalkan pembiayaan demi percepatan pembangunan di berbagai sektor.” ungkap Saptian.
Fokus 2026: Ekonomi Kerakyatan hingga Reformasi Layanan Publik
Pemerintah Kabupaten Bengkalis memastikan seluruh rekomendasi dan kesepakatan yang dihasilkan dalam Paripurna Istimewa tersebut akan diterjemahkan ke dalam program pembangunan nyata. Prioritas APBD 2026 diarahkan pada:
penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan dan peningkatan infrastruktur strategis, reformasi layanan publik, serta perluasan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat.
Penandatanganan Berita Acara: Penegasan Komitmen Bersama
Paripurna Istimewa ini ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebuah simbol harmoni politik yang penting untuk mempercepat langkah pembangunan Bengkalis.
Acara kemudian diakhiri dengan sesi foto bersama dan ramah tamah, dihadiri para pimpinan DPRD, Sekretaris DPRD Rafiardhi Ikhsan, pejabat tinggi pratama, administrator, pengawas, serta pejabat fungsional lainnya.**
