Rakyat45.com, Pekanbaru – Provinsi Riau resmi masuk dalam daftar wilayah prioritas tahap pertama pembangunan ekosistem industri ayam ras yang digagas Kementerian Pertanian untuk menopang program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepastian ini disampaikan setelah tim Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menyelesaikan survei lapangan di beberapa kabupaten/kota di Riau.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir, mengungkapkan bahwa dari hasil survei tersebut, dua lokasi dinilai memenuhi syarat sebagai pusat pembangunan ekosistem industri ayam ras, yakni Kota Pekanbaru dan Kabupaten Indragiri Hulu. Sementara Kabupaten Kampar belum lolos kriteria teknis yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Tim dari Kementerian sudah turun langsung. Dua titik sementara dinyatakan layak—lahan milik Pemko Pekanbaru dan lahan PTPN IV di Inhu. Kita menunggu penetapan final sebelum pembangunan dimulai,” ujar Mimi, Senin (1/12).
Riau termasuk provinsi yang diprioritaskan untuk pengembangan industri ayam ras secara terintegrasi. Program ini bukan dimulai dari nol, melainkan memperkuat usaha peternakan yang sudah berjalan agar lebih produktif dan efisien.
Untuk mendukung peternak broiler maupun layer, pemerintah menyiapkan skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 3 persen, dengan total alokasi nasional mencapai Rp50 triliun.
Dalam konsep yang diajukan untuk Riau, pemerintah menargetkan pembangunan sejumlah unit usaha strategis, mulai dari hulu hingga hilir, antara lain, Budidaya parent stock ayam ras, Budidaya layer dan broiler (2 unit), Pembesaran pullet (5 unit), Pabrik pakan (1 unit), Rumah potong unggas (RPU) dan cold storage (5 unit), Pabrik pengolahan daging ayam (1 unit), Pabrik pengolahan telur (1 unit).
Total investasi yang disiapkan untuk seluruh unit usaha tersebut mencapai Rp1,304 triliun.
Program ini juga akan melibatkan sejumlah BUMN seperti PTPN IV dan PT Sang Hyang Sri, serta BUMD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pemerintah menegaskan, pengembangan ekosistem ini tidak boleh mematikan usaha peternak lokal, tetapi justru memperkuat rantai pasok dan membuka peluang usaha baru.
Sejalan dengan program MBG yang segera berjalan, pemerintah memperkirakan kebutuhan tambahan mencapai 700 ribu ton telur dan 1,1 juta ton daging ayam per tahun. Untuk mengimbangi lonjakan kebutuhan tersebut, pemerintah menargetkan investasi nasional sebesar Rp20 triliun untuk membangun sistem peternakan modern dan terintegrasi di berbagai daerah.
Pemerintah berharap pembangunan ekosistem baru ayam ras di Riau dapat menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan akses pangan bergizi dengan harga stabil.***
