Rakyat45.com, Jakarta – Kesulitan warga Aceh mendapatkan BBM dan listrik pascabencana banjir serta longsor mendapat perhatian serius dari DPR. Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, mendesak Pertamina dan PLN segera mempercepat pemulihan layanan energi karena kondisi tersebut telah menghambat aktivitas masyarakat serta memperlambat distribusi bantuan ke sejumlah wilayah yang masih terisolir.
“Bencana ini memukul keras saudara-saudara kita. Banyak akses terputus dan komunikasi terganggu, sehingga pasokan energi ikut tersendat,” ujar Ramson usai Rapat Kerja Komisi XII dengan Menteri Lingkungan Hidup di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (3/12/2025).
Ramson menyebut, Pertamina sebenarnya telah mengirim tim ke sejumlah wilayah Sumatra dan Aceh. Namun, hambatan medan membuat penyaluran BBM membutuhkan biaya besar dan waktu lebih lama. Karena itu, Komisi XII meminta Pertamina menyiapkan opsi distribusi udara.
“Kalau jalur darat sulit ditembus, pesawat atau helikopter harus jadi pilihan. Itu seharusnya menjadi prioritas utama agar kebutuhan energi warga bisa segera terpenuhi,” tegas politisi Gerindra tersebut.
Tak hanya urusan BBM, keluhan mengenai padamnya listrik di berbagai titik juga menjadi sorotan. Ramson mengungkapkan, RDP bersama manajemen PLN bahkan ditunda karena para direksi diminta langsung turun ke lokasi bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Mereka sedang bekerja keras di lapangan. Namun kita tetap mendesak agar pemulihan jaringan listrik diprioritaskan, terutama di daerah yang akses daratnya masih tertutup,” katanya.
Meski Pemerintah Aceh menyatakan stok BBM relatif aman, operasional SPBU terhambat karena pasokan listrik belum stabil. Ramson menegaskan pihaknya akan meminta klarifikasi langsung kepada PLN mengenai kendala teknis tersebut.
“Kita ingin tahu apa yang membuat listrik belum bisa menyala di beberapa titik. PLN harus memastikan peralatan dan tenaga teknis siap untuk percepatan pemulihan,” ujarnya.
Menurut Ramson, sebagian wilayah masih gelap gulita meski TNI telah membantu membuka akses bagi tim logistik. Ia memastikan Komisi XII segera menggelar rapat lanjutan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mengevaluasi perkembangan penanganan energi di daerah terdampak.
“Kita akan mendengar laporan terbaru dari PLN, Pertamina, dan pihak pemerintah daerah. Pemulihan energi ini harus cepat karena menyangkut kebutuhan mendesak masyarakat,” tutupnya.***
