Rakyat45.com, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bergerak cepat menanggapi dampak banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), pemerintah menyiapkan layanan jemput bola untuk membantu warga yang kehilangan dokumen kependudukan akibat bencana.
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah membentuk sembilan tim khusus. Masing-masing provinsi—Aceh, Sumut, dan Sumbar—akan mendapat dukungan tiga tim yang akan bekerja langsung di wilayah terdampak.
Mulai Kamis (11/12/2025), tim gabungan Dukcapil pusat dan daerah dijadwalkan mendatangi titik-titik bencana untuk memberikan layanan kependudukan lengkap di tempat. “Kami akan langsung turun ke lapangan untuk membantu warga yang kehilangan KTP, KIA, hingga akta nikah. Semua layanan gratis tanpa biaya apa pun,” ujar Teguh, Rabu (10/12/2025).
Untuk memaksimalkan pelayanan, seluruh perangkat perekaman biometrik serta blanko e-KTP dibawa langsung ke lokasi sehingga masyarakat tidak perlu mendatangi kantor kecamatan yang banyak mengalami kerusakan. Aksi ini dilakukan karena banyak fasilitas administrasi pemerintahan di desa dan kecamatan rusak berat, menyebabkan ribuan warga kehilangan dokumen penting seperti KTP, ijazah, dan sertifikat kepemilikan.
Teguh menegaskan bahwa Dukcapil akan melakukan segala upaya agar masyarakat terdampak tak perlu menanggung beban administrasi tambahan di tengah situasi sulit.
Langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran untuk para kepala daerah di wilayah bencana agar mempermudah dan membantu proses penerbitan dokumen baru bagi warganya.
Dalam rapat penanganan bencana bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025), Mendagri Tito juga mengusulkan agar seluruh pengurusan dokumen yang hilang akibat bencana digratiskan sepenuhnya.
Tito menekankan bahwa kerusakan berat pada fasilitas pelayanan publik membuat banyak warga kehilangan dokumen penting yang berpengaruh pada akses bantuan dan layanan publik lainnya. Oleh karena itu, percepatan layanan Dukcapil menjadi kebutuhan mendesak untuk memulihkan administrasi kependudukan masyarakat terdampak.
Dengan hadirnya layanan jemput bola ini, pemerintah berharap warga di wilayah bencana dapat kembali memiliki dokumen identitas tanpa kendala, sehingga hak mereka atas bantuan sosial dan layanan publik tetap terjamin. ***
