Banda Aceh, Rakyat45.com – Pembangunan saluran drainase di Desa Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, yang tengah berlangsung sejak 26 Desember 2025, menuai perhatian publik. Sejumlah warga menilai pekerjaan tersebut diduga tidak dikerjakan sesuai spesifikasi teknis, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan efektivitasnya dalam mengatasi genangan air, khususnya pada musim hujan dengan intensitas tinggi.
Proyek peningkatan drainase di Gampong Peuniti ini diketahui bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 dengan nilai pagu mencapai sekitar Rp 2,23 miliar. Pekerjaan tersebut berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh.
Pantauan warga di lokasi menunjukkan sejumlah kejanggalan pada fisik bangunan. Kedalaman parit atau drainase dinilai tidak memadai, ukuran saluran terlihat tidak seragam, serta mutu material yang digunakan dipertanyakan.
Kondisi ini dikhawatirkan membuat drainase tidak mampu menampung debit air hujan secara optimal, sehingga potensi genangan tetap mengintai kawasan permukiman.
“Tanpa harus memahami teknis secara mendalam, kami bisa melihat hasilnya kurang rapi. Kami khawatir parit ini tidak akan bertahan lama dan persoalan banjir kecil tetap terjadi,” ungkap salah seorang warga Peuniti.
Selain kualitas bangunan, warga juga menyoroti lemahnya pengawasan selama proses pengerjaan. Mereka menilai beberapa tahapan pekerjaan diduga tidak sepenuhnya mengacu pada rencana teknis yang telah ditetapkan. Padahal, proyek ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang atas masalah drainase yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Kekhawatiran serupa juga disampaikan tokoh masyarakat setempat. Mereka mendesak Pemerintah Kota Banda Aceh dan instansi terkait untuk segera melakukan peninjauan langsung ke lapangan guna mengevaluasi kualitas pekerjaan secara menyeluruh. Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan spesifikasi, kontraktor pelaksana diminta bertanggung jawab dan melakukan perbaikan sesuai ketentuan.
“Anggaran yang digunakan tidak kecil dan berasal dari uang rakyat. Sudah seharusnya kualitas pekerjaan menjadi prioritas utama, bukan sekadar mengejar penyelesaian fisik,” tegas salah seorang tokoh masyarakat. kepada Media ini, Sabtu, 27 Desember 2025.
Sorotan serupa juga disampaikan Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Provinsi Aceh, Dimas KHS AMF. Ia menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap setiap proyek infrastruktur yang dibiayai anggaran publik, agar pelaksanaannya tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga menjamin kualitas, keselamatan, dan kebermanfaatan nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Banda Aceh telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Namun, hingga laporan ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek maupun Dinas PUPR Kota Banda Aceh belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi serta keluhan warga.
“Situasi ini menempatkan perhatian publik tertuju pada respons pemerintah daerah, yang diharapkan segera mengambil langkah konkret guna memastikan setiap pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.” pungkasnya.**
