Rakyat45.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau berhasil menjaga laju inflasi sepanjang tahun 2025 tetap stabil di tengah tekanan ekonomi dan fluktuasi harga kebutuhan pokok. Capaian ini dinilai sebagai langkah penting dalam melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, saat menghadiri Rilis Berita Resmi Statistik (BRS) yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Senin (5/1/2026). Syahrial hadir mewakili Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto.
Menurut Syahrial, pengendalian inflasi bukan semata mengejar angka statistik, melainkan bagian dari upaya nyata pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terjangkau.
“Inflasi yang terkendali berarti harga kebutuhan pokok lebih stabil dan daya beli rakyat terlindungi. Sepanjang 2025, inflasi Riau masih berada dalam rentang sasaran nasional,” ujar Syahrial.
Ia mengungkapkan, keberhasilan tersebut juga mendapat apresiasi dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP). Capaian ini, kata dia, merupakan hasil sinergi kebijakan yang terarah serta koordinasi kuat lintas instansi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Ini bukan kerja satu pihak. Ada peran besar seluruh tim pengendalian inflasi di lapangan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan distribusi,” tegasnya.
Dalam menjaga stabilitas harga pangan, Pemprov Riau menjalankan sejumlah langkah strategis. Di antaranya penguatan peran BUMD Pangan Riau sebagai instrumen stabilisasi harga, pendirian TOPAN (Toko Pengendalian Inflasi Pangan), serta pengoperasian TOPLING atau toko pangan keliling untuk menjangkau daerah yang rawan gejolak harga.
Selain itu, operasi pasar murah digelar secara masif di 224 titik di berbagai wilayah. Upaya ini diperkuat dengan kerja sama antar-daerah, skema kontrak farming, budidaya cabai secara on-farm, serta kolaborasi dengan Koperasi Desa Merah Putih guna memperkuat rantai pasok pangan lokal.
Syahrial menekankan bahwa seluruh kebijakan tersebut disusun berdasarkan data resmi BPS serta kondisi faktual di lapangan, bukan sekadar asumsi.
Memasuki tahun 2026, Pemprov Riau menargetkan inflasi tetap berada dalam koridor nasional dengan fokus pada penguatan pasokan pangan dan efisiensi distribusi.
“Stabilitas harga akan terus kami jaga agar pertumbuhan ekonomi tetap sejalan dengan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Rilis data BPS ini, lanjut Syahrial, menjadi pijakan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, termasuk dalam mengawal pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau 2025–2029 agar tetap realistis dan berkelanjutan.
“Data BPS adalah kompas kebijakan kami. Setiap indikator menjadi dasar pengambilan keputusan, terutama untuk memastikan arah pembangunan berjalan sesuai rencana,” pungkasnya.***
