RAKYAT45.COM, PEKANBARU – Kabar pembangunan infrastruktur kembali datang dari Kepulauan Meranti. Pemerintah Provinsi Riau memastikan pembangunan Jembatan Selat Akar mulai dikerjakan pada tahun 2026, sementara Jembatan Panglima Sampul masih menunggu kepastian anggaran, dengan target realisasi pada APBD Perubahan 2026 atau paling lambat tahun 2027.
Kepastian tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, usai menggelar pertemuan dengan Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, di Kantor DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru, Rabu (21/1/2026).
Menurut Bupati Asmar, sebelumnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah mengusulkan dua proyek jembatan strategis ke Pemprov Riau, yakni pembangunan Jembatan Selat Akar dengan nilai Rp30 miliar dan Jembatan Panglima Sampul sebesar Rp50 miliar.
“Awalnya dua jembatan ini masuk dalam rencana pembangunan. Namun karena kondisi keuangan daerah dan kebijakan efisiensi anggaran, Pemprov Riau baru dapat merealisasikan satu jembatan terlebih dahulu, yaitu Jembatan Selat Akar,” jelas Asmar.
Meski demikian, Asmar menegaskan pihaknya tidak tinggal diam. Pemkab Meranti terus mendorong agar Jembatan Panglima Sampul tetap menjadi prioritas, mengingat fungsinya yang sangat vital bagi aktivitas dan mobilitas masyarakat.
“Kami sudah sampaikan langsung agar pembangunan Jembatan Panglima Sampul dapat diakomodir melalui APBD Perubahan 2026. Kalau belum memungkinkan, paling lambat harus direalisasikan tahun 2027,” tegasnya.
Asmar juga mengakui, robohnya jembatan tersebut telah berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Namun ia meminta warga tetap bersabar dan memahami kondisi fiskal daerah yang ikut terpengaruh oleh pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kami paham betul kesulitan yang dirasakan masyarakat. Tapi kondisi anggaran memang tidak mudah. Yang terpenting, tahun ini pembangunan Jembatan Selat Akar harus kita kawal sampai tuntas,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Khalid Ali, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menegaskan pentingnya sinergi lintas pemerintahan dalam memperjuangkan pembangunan daerah kepulauan.
“Apa yang diperjuangkan Bupati dan disampaikan Ketua DPRD Provinsi adalah harapan kita bersama. Kami mohon doa masyarakat agar upaya ini membuahkan hasil nyata bagi Meranti,” katanya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, tidak menampik bahwa kondisi APBD Riau saat ini berada dalam tekanan akibat penurunan dana transfer ke daerah (TKD). Kendati demikian, DPRD Riau berkomitmen mencari celah agar kebutuhan mendesak masyarakat tetap dapat dipenuhi.
“APBD kita memang terbatas, tapi DPRD akan berupaya maksimal mencari ruang anggaran agar persoalan infrastruktur prioritas tetap tertangani,” ujar Kaderismanto.
Ia menegaskan bahwa dua jembatan di Kepulauan Meranti yang roboh merupakan persoalan mendesak dan tidak bisa ditunda terlalu lama.
“Ini menyangkut akses utama masyarakat. Karena itu, penanganan jembatan di Meranti harus menjadi prioritas pembangunan Provinsi Riau pada 2026,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Asmar turut didampingi Kepala Dinas PUPR Kepulauan Meranti, Rahmat Kurnia, ST.***
