Bengkalis, Rakyat45.com – Awal 2026 menandai sebuah babak penting bagi perjalanan pembangunan Kabupaten Bengkalis. Kepemimpinan Bupati Kasmarni bersama Wakil Bupati Bagus Santoso kini berada di titik penentuan: apakah mampu menjadikan keterbatasan anggaran sebagai tantangan yang melahirkan terobosan, atau justru terjebak dalam rutinitas birokrasi di tengah pemangkasan besar dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Situasi ini, bagi banyak kalangan, bukan sekadar soal pengelolaan anggaran, melainkan ujian kepemimpinan dan keberanian mengambil keputusan strategis. Bengkalis dituntut membuktikan bahwa pembangunan tetap dapat bergerak, meski ruang fiskal semakin menyempit.
Tokoh masyarakat Bengkalis asal Sungai Pakning, H. Azmi Rozali, SIP, MSi, menilai momen ini sebagai penentu arah pemerintahan daerah ke depan. Terlebih, Pemerintah Kabupaten Bengkalis tengah bersiap melakukan pelantikan pejabat struktural yang kini masih dalam proses asesmen.
“Ini adalah penentuan bagi Bupati Bengkalis. Apalagi akan melantik pejabat-pejabat di lingkungan Pemkab Bengkalis. Keputusan ini akan sangat menentukan wajah birokrasi dan kualitas pelayanan publik,” ujar Azmi, Rabu (21/1/2026).
Azmi mengingatkan, praktik politik pasca-Pilkada yang cenderung memprioritaskan ASN berdasarkan kedekatan atau keberpihakan politik, sebaiknya tidak dijadikan pola tunggal. Menurutnya, kompetensi, kapabilitas, dan integritas harus menjadi fondasi utama dalam menempatkan seseorang sebagai kepala dinas, kepala badan, maupun kepala bagian di lingkungan sekretariat daerah.
“Menunjuk pejabat karena keberpihakan saat Pilkada mungkin menguntungkan kepala daerah, tetapi belum tentu membawa manfaat bagi masyarakat yang harus dilayani,” tegasnya.
Ia menyarankan agar komposisi kabinet daerah tidak sepenuhnya didasarkan pada loyalitas politik. Paling tidak, 25 hingga 30 persen posisi strategis perlu diisi ASN yang benar-benar memiliki kompetensi sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah (OPD).
“ASN di Bengkalis banyak yang berpendidikan S2 bahkan S3, memiliki kapasitas, tetapi tidak diberi kesempatan memimpin OPD. Padahal, mereka adalah aset daerah,” tambah Azmi.
Di sisi lain, tekanan hidup masyarakat kian berat. Kenaikan harga kebutuhan pokok, lonjakan harga bahan bakar minyak, serta terbatasnya lapangan pekerjaan menjadi persoalan nyata yang dirasakan hingga lapisan bawah. Kondisi ini, menurut Azmi, menuntut pemerintah daerah bekerja lebih serius dan terarah.
Mantan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis selama tiga periode itu menyoroti masih tingginya angka pengangguran dan ancaman kemiskinan. Ia menilai program pemerintah daerah belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Pengangguran di Bengkalis masih tinggi. Perlu langkah nyata dan sungguh-sungguh dari kepala daerah untuk membuka lapangan pekerjaan, terutama bagi mereka yang bertahun-tahun tidak memiliki pekerjaan,” ujarnya.
Aktivis yang dikenal kerap memimpin aksi mahasiswa pada periode 1994–1996 ini juga mengingatkan agar kepala daerah tidak terjebak dalam agenda seremonial yang menguras energi dan anggaran, namun minim dampak langsung bagi masyarakat.
“Menentukan pejabat ke depan harus benar-benar memikirkan nasib rakyat, bukan sekadar menyenangkan atasan. Laporan boleh bagus, tetapi yang terpenting adalah manfaatnya dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia mencontohkan persoalan layanan penyeberangan Roro Bengkalis yang sempat berdampak luas, mulai dari kelangkaan BBM hingga melonjaknya harga bahan pangan. Masalah tersebut, menurutnya, baru mulai terurai setelah dilakukan pergantian kepala dinas terkait.
“Pemimpin harus jeli membaca persoalan. Memilih bawahan yang memahami denyut nadi masyarakat itu kunci. Ketika pejabat yang tepat ditempatkan, persoalan bisa perlahan diurai,” jelas Azmi.
Di akhir pernyataannya, Azmi menegaskan harapan masyarakat Bengkalis agar pemerintah hadir pada saat dibutuhkan. Bukan sebaliknya, membiarkan warga menghadapi persoalan sosial dan ekonomi yang sejatinya merupakan tanggung jawab negara.
“Yang diharapkan masyarakat sederhana: kehadiran pemerintah saat mereka membutuhkan. Itulah esensi kepemimpinan dan makna pelayanan publik,” pungkasnya.**
