Selatpanjang, Rakyat45.com – Komitmen menghadirkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat ditegaskan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang melalui pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Selasa (10/2/2026).
Momentum ini menjadi penanda tekad bersama seluruh jajaran imigrasi untuk melangkah lebih jauh dalam reformasi birokrasi.
Pencanangan tersebut dipimpin langsung Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Dendi Surya Agung Nugraha, SE, MSi, didampingi Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Ibrahim Darussalam Siregar, A.Md.Im, SH, MH, serta Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Nanda Ambeg Paramaarta, A.Md.Im, SH, M.Si.
Dalam sambutannya, Dendi menegaskan bahwa Zona Integritas bukan sekadar seremoni administratif, melainkan fondasi nilai yang harus hidup dan tumbuh dalam keseharian kerja aparatur negara. Menurutnya, pencanangan ini menjadi titik awal perubahan sikap dan budaya pelayanan di lingkungan Imigrasi Selatpanjang.
“Kantor Imigrasi tidak cukup hanya menjalankan rutinitas. Harus ada ruh yang menghidupkan setiap tugas. Keterbatasan sarana dan prasarana tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Dendi juga mengingatkan pesan Kepala Ombudsman Republik Indonesia yang pernah disampaikan saat kunjungan ke Selatpanjang, bahwa aparatur negara sejatinya digaji oleh rakyat dan karenanya berkewajiban melayani dengan pendekatan yang manusiawi dan solutif.
“Masyarakat datang ke kantor kita membawa persoalan, bukan untuk dipersulit. Setidaknya mereka pulang dengan solusi dan senyum. Prinsip itu yang terus kami pegang,” ujarnya.
Menurut Dendi, pencanangan Zona Integritas menjadi tolok ukur capaian kinerja sekaligus cermin kesungguhan seluruh pegawai untuk terus berbenah. Ia optimistis, tekad kolektif tersebut akan menjadi modal utama dalam meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.
“Ini momentum bersama. Saya percaya seluruh jajaran Imigrasi Selatpanjang memiliki niat yang sama untuk memperbaiki diri dan memberikan yang terbaik,” tuturnya.
Lebih lanjut, Dendi menekankan bahwa keberhasilan menuju WBK dan WBBM tidak semata ditentukan oleh kelengkapan fasilitas, melainkan oleh sikap mental dan integritas pegawai. Nilai-nilai pelayanan harus tertanam kuat sebagai budaya kerja.
“Arahan pimpinan sangat jelas, yang utama adalah rohnya. Mental melayani harus menjadi karakter setiap pegawai. Inilah langkah awal menanamkan nilai itu secara menyeluruh,” jelasnya.
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Imigrasi Selatpanjang juga menghadirkan inovasi layanan jemput bola melalui program Layanan Imigrasi Masuk Pulau (LIMAU). Inovasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan paspor tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk datang ke kantor imigrasi.
“Daripada masyarakat mengeluarkan ongkos besar, lebih baik kami yang mendatangi mereka. Negara harus hadir mendekat, bukan menjauh,” ungkap Dendi.
Ia turut mengajak masyarakat berperan aktif dalam pengawasan keimigrasian. Untuk itu, Imigrasi Selatpanjang membuka layanan hotline sebagai saluran informasi apabila masyarakat menemukan indikasi pelanggaran atau aktivitas orang asing di wilayah Kepulauan Meranti.
Terkait tantangan internal, Dendi mengakui keterbatasan fisik gedung kantor masih menjadi kendala pengembangan sarana dan prasarana. Namun, dari sisi sumber daya manusia, kondisi tahun ini dinilai semakin baik dengan hadirnya tambahan personel hasil rekrutmen baru.
“Ruang memang terbatas, tetapi SDM kami semakin kuat. Anak-anak muda hadir membawa semangat baru. Amanah pimpinan jelas, tetap fokus dan kokoh meski sederhana. The power of simplicity kesederhanaan justru bisa menjadi kekuatan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Satuan Intelkam Polres Kepulauan Meranti, Iptu Rolly Irvan, SH, MH, yang mewakili Kapolres Kepulauan Meranti, menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi negara, khususnya di wilayah perbatasan.
“Kolaborasi antara kepolisian, kejaksaan, dan Imigrasi Selatpanjang merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melayani masyarakat, terutama mereka yang melakukan perjalanan lintas batas,” ujarnya.
Sebagai pemangku kepentingan di bidang intelijen, Rolly menyatakan kepolisian siap memperkuat pengumpulan data dan pertukaran informasi terkait potensi ancaman, baik terhadap masyarakat maupun keberadaan orang asing di Kepulauan Meranti.
“Kami berharap koordinasi ini terus diperkuat agar pengawasan orang asing dapat dilakukan secara bersama dan berkelanjutan,” tambahnya.
Dukungan serupa disampaikan Kepala Subbag Pembinaan Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, Jenti Siburian, SH, MH. Ia menilai pencapaian WBK oleh Imigrasi Selatpanjang nantinya dapat menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya.
“Kami tentu bangga jika Imigrasi Selatpanjang berhasil meraih WBK. Itu bisa menjadi teladan, karena pada dasarnya semua instansi memiliki tujuan yang sama menuju birokrasi bersih dan melayani,” ujarnya.
Menurutnya, keterbatasan fasilitas dan sumber daya merupakan tantangan umum yang dapat diatasi melalui koordinasi dan semangat kolaborasi.
“Kami ini mitra. Pintu koordinasi selalu terbuka. Mari saling menguatkan dan terus melangkah bersama menuju WBK dan WBBM,” tutupnya.**
