Rakyat45.com, Bengkalis – Kehadiran legislator tersebut bukan sekadar formalitas tahunan. Setiap pertemuan berubah menjadi forum dialog terbuka, tempat warga menyampaikan persoalan riil yang mereka hadapi sehari-hari. Dari kebutuhan dasar hingga peningkatan kualitas hidup, semuanya dibahas secara lugas.
Komitmen itu langsung diwujudkan melalui sejumlah bantuan konkret. Desa Buluh Manis menerima dukungan rebana senilai Rp4 juta untuk menunjang kegiatan keagamaan, serta bantuan penerangan jalan umum (PJU) sekitar Rp3 juta guna meningkatkan rasa aman di lingkungan warga. Sentuhan sederhana yang membawa dampak langsung bagi aktivitas sosial masyarakat.
Krisis air bersih akibat kemarau panjang di Desa Pematang Obo turut menjadi perhatian serius. Sebanyak 40 tangki air bersih disalurkan kepada warga yang lebih dari sebulan kesulitan mendapatkan pasokan air layak pakai. Bantuan tersebut menjadi jawaban cepat atas kebutuhan mendesak yang tak bisa ditunda.
Perbaikan infrastruktur juga menjadi prioritas. Jalan lingkungan di Desa Simpang Padang diperbaiki dengan anggaran sekitar Rp10 juta. Akses yang semakin baik diharapkan memperlancar mobilitas warga sekaligus mendorong geliat ekonomi setempat.
Sepanjang reses berlangsung, berbagai aspirasi mengemuka. Kendala pengurusan BPJS dan administrasi KTP, lampu PJU yang mati total, peningkatan kualitas jalan, bantuan fasilitas rumah ibadah, hingga persoalan lapangan kerja serta pelatihan dan sertifikasi keterampilan bagi generasi muda menjadi sorotan utama.
Apresiasi pun datang dari masyarakat atas sejumlah usulan reses sebelumnya yang telah terealisasi, khususnya di sektor infrastruktur dan fasilitas keagamaan. Harapan besar disampaikan agar program serupa terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak wilayah.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Hendrik menegaskan bahwa reses merupakan bagian penting dari fungsi DPRD untuk memastikan kebutuhan masyarakat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Seluruh aspirasi warga Bathin Solapan, tegasnya, akan diperjuangkan agar masuk dalam pembahasan Tahun Anggaran 2027.
“Pelayanan BPJS dan administrasi kependudukan perlu dipermudah. Untuk PJU dan infrastruktur jalan akan kita dorong melalui mekanisme penganggaran. Begitu juga dengan pelatihan tenaga kerja lokal agar lebih siap bersaing,” ujarnya, Jum’at (13/2/2026).
Komitmen DPRD bersama pemerintah daerah, lanjutnya, adalah memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat. Reses kali ini menjadi bukti bahwa kerja politik yang efektif bukan sekadar menyerap aspirasi, tetapi menghadirkan solusi yang langsung dirasakan warga.**
