Rakyat45.com, Bengkalis – Gelombang kritik dari komunitas pers mengemuka setelah agenda buka puasa bersama yang digelar Polres Bengkalis pada Sabtu (21/2/2026) hanya melibatkan satu organisasi wartawan. Momentum yang semestinya merekatkan kebersamaan di bulan suci justru memunculkan pertanyaan tentang keadilan dan pola kemitraan yang dibangun institusi penegak hukum di daerah.
Sikap tersebut disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Bengkalis, Muktarudin Nasution, yang mewakili sejumlah organisasi pers di Bengkalis. Dalam pernyataannya kepada media, Minggu (22/2/2026), ia menilai kepemimpinan Kapolres Bengkalis, AKBP Fahrian Saleh Siregar, belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pelibatan yang merata terhadap seluruh organisasi wartawan.
Menurut Muktarudin, institusi kepolisian memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk merawat komunikasi yang inklusif. Kepolisian bukan hanya aparat penegak hukum, tetapi juga mitra strategis masyarakat, termasuk insan pers yang menjalankan fungsi kontrol sosial dan penyampai informasi publik.
“Kami tetap menerima rilis dari Humas Polres Bengkalis. Namun dalam kegiatan buka puasa bersama, pemberitahuan hanya diberikan kepada satu organisasi. Apakah kami tidak lagi dianggap sebagai mitra?” ujarnya.
Pertanyaan itu, kata dia, bukan sekadar soal undangan seremonial, melainkan menyangkut prinsip kesetaraan dalam relasi kelembagaan. Ramadhan yang identik dengan nilai persaudaraan, keterbukaan, dan kebersamaan semestinya tercermin pula dalam praktik komunikasi publik.
Kabupaten Bengkalis sendiri memiliki beragam organisasi wartawan yang aktif dan profesional, seperti PWRI, PWMOI, JMSI, ASWIN, AWI, AJOI, serta Forwalis (Forum Wartawan Pulau Bengkalis).
Organisasi-organisasi tersebut dinilai memiliki kapasitas yang setara dalam mendukung pembangunan daerah melalui kerja jurnalistik yang independen dan bertanggung jawab.
Ketidakmerataan pelibatan, lanjut Muktarudin, berpotensi menimbulkan kesan eksklusivitas di tengah komunitas pers. Jika tidak dikelola secara arif, situasi tersebut dapat mengganggu harmoni kemitraan yang selama ini terjalin antara kepolisian dan media.
“Kegiatan tersebut baik dan bermanfaat. Namun ada ruang perbaikan agar prinsip keterbukaan dan kebersamaan benar-benar dirasakan semua pihak,” tegasnya.
Harapan pun disampaikan agar ke depan Kapolres Bengkalis memperkuat komitmen terhadap asas keadilan dan kesetaraan dalam membangun relasi dengan seluruh elemen pers. Hubungan yang sehat antara aparat penegak hukum dan media menjadi fondasi penting bagi transparansi, akuntabilitas, serta tumbuhnya kepercayaan publik.
Ramadhan pada akhirnya bukan hanya perayaan simbolik, melainkan ruang refleksi bagi setiap institusi untuk meneguhkan nilai inklusivitas dalam kebijakan dan tindakan. Kebersamaan yang sejati lahir bukan dari seremoni, tetapi dari keberanian untuk merangkul semua pihak tanpa kecuali.**
