Banner Website
Nasional

10 Ribu Peserta Ikuti Pelatihan Vokasi Nasional 2026, Pemerintah Kejar Serapan Tenaga Kerja

30
×

10 Ribu Peserta Ikuti Pelatihan Vokasi Nasional 2026, Pemerintah Kejar Serapan Tenaga Kerja

Sebarkan artikel ini
10 Ribu Peserta Ikuti Pelatihan Vokasi Nasional 2026, Pemerintah Kejar Serapan Tenaga Kerja
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Rabu (8/4/2026). Rakyat45/Yohanes

Rakyat45.com, Bekasi – Pemerintah mulai menggenjot peningkatan kualitas tenaga kerja melalui peluncuran Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch I Tahun 2026 yang diikuti lebih dari 10 ribu peserta di seluruh Indonesia.

Program ini menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan tingginya angka pencari kerja, khususnya dari lulusan SMA dan SMK.

Kick-off program nasional ini dipusatkan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bekasi pada Rabu (8/4/2026).

Peluncuran dilakukan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Direktur Jenderal Binalavotas Darmawansyah, serta Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe.

Program ini dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah dengan melibatkan Balai Latihan Kerja (BLK) dan unit pelatihan lainnya. Pemerintah menargetkan sebanyak 70.000 peserta akan mengikuti program ini sepanjang tahun 2026 dengan pembiayaan dari APBN.

Dalam sambutannya, Yassierli menegaskan bahwa pelatihan vokasi menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja di sektor industri.

“Untuk Batch I dimulai serentak sejak 1 April 2026. Antusiasme masyarakat terhadap program ini juga cukup tinggi, dengan total 29.850 pendaftar melalui platform Skillhub pada tahap pertama,” ucap Menaker.

Dari jumlah pendaftar tersebut, sebanyak 10.405 peserta dinyatakan lolos seleksi. Rinciannya, 5.833 peserta masuk melalui jalur seleksi umum, sementara 4.572 peserta lainnya berasal dari jalur kerja sama afirmatif dengan berbagai mitra industri dan kelompok masyarakat.

Para peserta tersebut tersebar di 21 BLK, 13 satuan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, serta 46 BLK UPTD yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Yassierli menekankan bahwa sistem pelaksanaan secara serentak ini dirancang untuk menciptakan akses yang lebih merata bagi seluruh pencari kerja, tanpa terkecuali.

“Dengan sistem yang serentak ini, kita ingin memastikan setiap pencari kerja memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensinya,” ujar Yassierli.

Isu utama yang disorot dalam program ini adalah masih adanya kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, pelatihan vokasi dirancang berbasis kebutuhan dunia kerja agar lulusan program dapat langsung terserap.

Program ini juga mengedepankan prinsip inklusivitas dengan membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam pelatihan. Pemerintah memastikan tidak ada diskriminasi dalam proses seleksi maupun pelaksanaan program.

Lebih jauh, hasil awal program ini menunjukkan sinyal positif. Sekitar 50 persen peserta batch pertama telah memiliki komitmen penempatan kerja setelah menyelesaikan pelatihan. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara program pelatihan dengan kebutuhan industri.

Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai fasilitas untuk mendukung peserta selama mengikuti pelatihan. Fasilitas tersebut mencakup pelatihan gratis, makan siang, bantuan transportasi, hingga perlindungan jaminan sosial seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Peserta juga akan memperoleh sertifikat pelatihan serta sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang menjadi nilai tambah saat memasuki dunia kerja. Untuk pelatihan tertentu, pemerintah juga menyediakan fasilitas asrama.

“Dukungan ini penting agar peserta dapat mengikuti pelatihan dengan lebih fokus tanpa terbebani biaya dasar selama proses belajar,” ucapnya.

Sementara itu, Darmawansyah menegaskan bahwa pelatihan vokasi dirancang sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri yang terus berkembang.

“Program ini diharapkan mampu mengurangi pengangguran, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing angkatan kerja Indonesia,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa proses pendaftaran dan seleksi dilakukan secara digital melalui platform Skillhub untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan industri, Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam mengurangi pengangguran dan memperluas kesempatan kerja.

Pemerintah optimistis, melalui penguatan kompetensi dan peningkatan kualitas pelatihan, tenaga kerja Indonesia akan semakin siap bersaing di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di tingkat global.