Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Jambi terkait Evaluasi Proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Kota Jambi, Jambi, Jumat (10/4/2026). Rakyat45/DPR RI
Rakyat45.com, Jambi — Proyek strategis nasional Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) kembali menjadi sorotan, khususnya terkait keberlanjutan pembiayaan dan beban operasional yang harus ditanggung oleh badan usaha milik negara (BUMN). Isu ini mencuat dalam kunjungan kerja Komisi VI DPR RI di Jambi, Jumat (10/04/2026).
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menegaskan bahwa proyek tol di Sumatera tidak bisa dilihat semata dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek bisnis yang dihadapi oleh BUMN pelaksana.
Menurutnya, pembangunan JTTS merupakan penugasan langsung dari pemerintah kepada BUMN Karya. Namun, penugasan tersebut membawa konsekuensi besar karena kondisi lalu lintas di Sumatera belum sepadat Pulau Jawa.
“BUMN Karya membangun jalan tol di Sumatera ini tentu adalah penugasan dari pemerintah. Di satu sisi ini penting untuk pembangunan ekonomi di Sumatera, tapi di sisi lain secara bisnis cukup berat. Kenapa? Karena lalu lintasnya belum ramai seperti di Pulau Jawa,” jelas Adisatrya.
Isu utama yang disoroti adalah ketidakseimbangan antara kepentingan pembangunan infrastruktur dan kelayakan bisnis. Meski proyek ini dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, dari sisi komersial masih menghadapi tantangan besar.
Selama ini, pembangunan JTTS mendapat dukungan dari pemerintah melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN). Skema ini membantu menjaga kelangsungan proyek tanpa membebani struktur permodalan BUMN secara berlebihan.
Adisatrya menjelaskan bahwa dukungan PMN selama ini menjadi faktor penting dalam menopang pembangunan jalan tol di Sumatera.
“Selama ini pembangunan-pembangunan jalan tol Trans Sumatera ini didukung melalui penyertaan modal negara, jadi dari segi capital itu tidak memberatkan BUMN Karya,” ujarnya.
Namun demikian, perhatian DPR kini bergeser pada aspek yang dinilai lebih krusial, yakni biaya operasional dan pemeliharaan jalan tol yang harus ditanggung dalam jangka panjang.
Menurutnya, tidak semua ruas tol di Sumatera memiliki tingkat trafik yang cukup untuk menutup biaya operasional secara mandiri. Hal ini berpotensi menjadi beban tambahan bagi BUMN Karya ke depan.
“Namun kami juga pertanyakan tadi untuk operasi, untuk maintenance, ini seperti apa, karena kan jalan tol juga harus dipelihara. Ada yang ruas yang sudah bisa membiayainya sendiri tapi ada juga yang belum,” tambahnya.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait keberlanjutan proyek jika tidak diimbangi dengan strategi pembiayaan yang matang. DPR menilai perlu ada skema yang lebih inovatif agar proyek tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara maupun BUMN.
Selain itu, Komisi VI DPR RI juga mendalami kesiapan BUMN dalam menghadapi kemungkinan berkurangnya dukungan pemerintah di masa mendatang, khususnya terkait PMN.
“Terkait pembiayaan kami juga tanyakan ke depan kalau tidak ada lagi PMN, penyertaan modal negara. Tadi disampaikan mereka sedang mengkaji beberapa opsi financing untuk menyelesaikan proyek Trans Sumatera ke depan,” pungkas Adisatrya.
Sejumlah opsi pembiayaan alternatif disebut tengah dikaji, mulai dari kerja sama investasi, skema pembiayaan kreatif, hingga potensi keterlibatan pihak swasta. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan proyek tanpa ketergantungan penuh pada dana pemerintah.
JTTS sendiri merupakan salah satu proyek infrastruktur terbesar di Indonesia yang bertujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah di Pulau Sumatera. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mendorong distribusi logistik, menurunkan biaya transportasi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun, tantangan yang dihadapi menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya soal konstruksi, tetapi juga keberlanjutan finansial. Tanpa perencanaan matang, proyek besar seperti JTTS berisiko menghadapi tekanan keuangan di masa depan.
DPR menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap proyek ini agar tetap berjalan sesuai tujuan awal, sekaligus memastikan tidak menimbulkan beban fiskal yang berlebihan.
Dengan berbagai tantangan yang ada, masa depan JTTS kini bergantung pada keseimbangan antara kepentingan pembangunan nasional dan kemampuan pembiayaan yang berkelanjutan.***
