Pasca OTT Pj Wali Kota Pekanbaru, Pj Gubernur Riau Tegaskan Tak Boleh Ada Kekosongan Jabatan

Pekanbaru, Rakyat45.com – Penjabat (Pj) Gubernur Riau, Rahman Hadi, bergerak cepat dengan langsung berkoordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setelah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Penjabat Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Himawa, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (2/12) malam sekitar pukul 20.00 WIB.

Dalam keterangannya, Selasa (3/12), Rahman Hadi menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan pemerintahan di tingkat daerah tanpa adanya kekosongan jabatan kepala daerah. Menurut arahan pemerintah pusat, kondisi seperti itu harus dihindari demi kelancaran roda pemerintahan.

“Tidak boleh ada kekosongan dalam jabatan kepala daerah. Pemerintah pusat telah mengambil langkah untuk memastikan hal ini,” ujar Rahman Hadi.

Terkait kasus OTT ini, Rahman Hadi menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK dan berharap insiden serupa tidak terulang.

“Kami menyerahkan kasus ini kepada penegak hukum, terutama kepada KPK. Semoga ini menjadi pelajaran agar tidak terjadi lagi di lingkungan pemerintahan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau maupun Pemerintah Kota Pekanbaru untuk selalu menjaga integritas, bekerja dengan jujur, dan menjauhi praktik korupsi.

“Kita semua berharap tidak ada lagi kasus seperti ini di masa depan. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, seluruh pihak, termasuk masyarakat, harus berperan aktif menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan,” tegas Rahman Hadi.

Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Taufik OH, mengonfirmasi bahwa sesuai arahan Kemendagri, pengisian jabatan Penjabat Wali Kota Pekanbaru akan dilakukan dengan segera.

“Pj Gubernur Riau langsung menunjuk pejabat pengganti dari eselon dua di lingkungan Pemprov Riau. Namun, untuk nama yang ditunjuk, masih menunggu informasi lebih lanjut,” jelas Taufik OH.

Langkah cepat ini diambil untuk memastikan jalannya pemerintahan tidak terganggu, terutama di tengah dinamika yang terjadi pasca-OTT. Pemerintah berharap pengisian jabatan baru ini dapat membawa perubahan positif bagi Pekanbaru.