Presiden Donald Trump Bekukan VOA dan Karyawan Dirumahkan

AS, Rakyat45.com – Pemerintahan Presiden Donald Trump secara resmi mengurangi pendanaan untuk Voice of America (VOA) dan program prodemokrasi lainnya, yang didanai pemerintah. Direktur VOA Michael Abramowitz mengatakan, seluruh karyawan VOA telah dirumahkan sementara akibat keputusan tersebut.

Dilansir dari AP, sebelumnya pada Jumat (14/3/2025) malam setelah kongres mengesahkan rancangan undang-undang anggaran terbaru, Donald Trump menginstruksikan pengurangan fungsi beberapa lembaga hingga batas minimum yang diwajibkan oleh hukum.

Salah satu lembaga yang terdampak adalah US Agency for Global Media, yang menaungi Voice of America (VOA), Radio Free Europe/Asia, dan Radio Martí yang menyiarkan berita berbahasa Spanyol ke Kuba.

Pada Sabtu pagi, Kari Lake, penasihat senior yang ditunjuk Trump, mengunggah pemberitahuan di platform X agar karyawan memeriksa email mereka. Tak lama kemudian, VOA mengirimkan pemberitahuan bahwa stafnya dirumahkan sementara dengan sistem cuti berbayar.

Dalam sebuah video di platform X, Kari Lake membahas pengurangan anggaran tanpa menyinggung nasib karyawan VOA yang dirumahkan atau misi VOA. Ia hanya menyebut kantor VOA sebagai pemborosan anggaran. “Kami berusaha membatalkan kontrak yang bisa dibatalkan, menghemat lebih banyak, memperkecil ukuran operasional, dan memastikan tidak ada penyalahgunaan dana pajak rakyat,” ujarnya.

Surat pemberitahuan kepada karyawan menyatakan mereka akan tetap menerima gaji dan tunjangan hingga ada pemberitahuan lebih lanjut. Namun, mereka dilarang menggunakan fasilitas Agency for Global Media serta diminta mengembalikan perangkat kerja seperti ponsel dan laptop.

Direktur VOA Michael Abramowitz menyatakan, hampir seluruh dari 1.300 karyawan telah diberhentikan sementara. “Untuk pertama kalinya dalam 83 tahun, Voice of America dibungkam,” ujar Abramowitz.

Ia menambahkan, VOA memiliki peran penting dalam menyebarkan kebebasan dan demokrasi dengan menyajikan berita yang objektif dan berimbang bagi masyarakat yang hidup di bawah rezim otoriter.

Kelompok advokasi kebebasan pers, Reporters Without Borders mengecam kebijakan ini dan menyebutnya sebagai kemunduran bagi peran AS dalam membela kebebasan informasi. Mereka meminta pemerintah AS segera memulihkan VOA serta mendesak Kongres dan komunitas internasional untuk mengambil tindakan.