Jakarta, Rakyat45.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan transparan. Lebih dari itu, MPP juga dinilai mampu menjadi katalis dalam memperkuat perekonomian daerah.
“Melalui MPP, seluruh layanan pemerintah bisa diakses dalam satu tempat, mulai dari pengurusan paspor, dokumen kependudukan, hingga perizinan bangunan. Semua tersedia secara terpadu sehingga masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah lokasi,” ujar Tito dalam keterangan resmi, Sabtu (18/10/2025).
Tito menjelaskan, hingga saat ini sudah terdapat 289 MPP yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia, dengan 35 di antaranya berada di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah terus berkomitmen memperluas cakupan layanan tersebut agar setiap daerah memiliki MPP sendiri.
“Dari total 514 kabupaten dan kota di Indonesia, sebagian masih dalam tahap persiapan. Kami terus mendorong agar seluruhnya segera memiliki MPP sebagai bagian dari reformasi pelayanan publik,” ujarnya.
Menurut Mendagri, MPP hadir untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan bebas dari praktik pungutan liar, sekaligus mengurangi potensi penyimpangan birokrasi. “MPP adalah wujud nyata pemerintahan yang transparan dan antikorupsi,” tambah Tito.
Lebih lanjut, Tito menekankan pentingnya integrasi layanan berbasis digital agar sistem perizinan di pusat dan daerah dapat berjalan selaras. Ia mencontohkan beberapa platform seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), dan Online Single Submission (OSS) yang harus terhubung dalam satu ekosistem.
“Jangan sampai masyarakat kebingungan karena sistemnya terpisah. Digitalisasi ini penting agar pelayanan publik benar-benar bisa diakses dengan mudah, cepat, dan transparan,” tutur Tito.
Dosen Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana (NTT), Ricky Ekaputra Foeh, menilai MPP berpotensi menjadi lebih dari sekadar tempat pelayanan administratif. Ia menyebut MPP bisa bertransformasi menjadi hub ekonomi daerah yang memetakan potensi usaha lokal dan membantu pelaku UMKM masuk ke ekosistem fiskal produktif.
“Dengan pendekatan data yang dimiliki MPP, pemerintah daerah bisa mengidentifikasi potensi ekonomi baru, memperluas basis pendapatan, dan mengurangi ketergantungan pada pajak konvensional,” jelas Ricky.
Ia menegaskan, MPP merupakan peluang emas bagi pemerintah daerah untuk berinovasi di sektor ekonomi. “MPP bukan hanya tempat mengurus dokumen, tapi juga wadah kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menciptakan nilai ekonomi baru,” imbuhnya.
Dengan semakin luasnya jaringan MPP di seluruh Indonesia, pelayanan publik kini menjadi lebih cepat, akuntabel, dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang digagas Mendagri Tito Karnavian, MPP bukan lagi sekadar kantor layanan, melainkan simbol perubahan menuju pemerintahan yang modern dan adaptif.
Informasi lebih lengkap tentang prinsip editorial kami bisa dibaca di Kebijakan Redaksi.
