Pekanbaru, Rakyat45.com – Awan kelabu politik Riau mulai menipis. Setelah Gubernur Riau Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemerintah pusat bergerak cepat memastikan roda pemerintahan di provinsi kaya sumber daya alam itu tetap berputar.
Melalui surat resmi bernomor 100.2.1.3/8861/SJ, Kementerian Dalam Negeri menunjuk Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto untuk menjalankan tugas dan wewenang Gubernur Riau. Surat ditandatangani Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir atas nama Menteri Dalam Negeri, dengan tembusan kepada Presiden RI, Mendagri, dan Ketua DPRD Provinsi Riau.
Langkah cepat ini bukan sekadar prosedur administratif. Ia mencerminkan upaya pemerintah menjaga stabilitas pemerintahan daerah di tengah gejolak politik akibat kasus korupsi yang menjerat pucuk pimpinan provinsi.
“Dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Riau, diminta kepada saudara Wakil Gubernur Riau untuk melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur Riau sampai adanya kebijakan pemerintah lebih lanjut,” bunyi kutipan suratnya.
Kebijakan ini berlandaskan Pasal 65 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan tidak dapat menjalankan tugasnya, dan wakil kepala daerah berhak mengambil alih peran sementara.
Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, membenarkan adanya surat penugasan tersebut.
“Benar, memang ada surat dari Mendagri tentang penunjukan Wagub Riau SF Hariyanto untuk menjalankan tugas sebagai Gubernur Riau,” ujarnya di Pekanbaru, Rabu sore (5/11/2025).
Penunjukan ini menandai transisi kepemimpinan yang krusial di Provinsi Riau, yang selama ini menjadi sorotan karena potensi ekonominya yang besar sekaligus rentan oleh praktik korupsi.
SF Hariyanto, seorang birokrat senior yang lama berkarier di pemerintahan daerah, kini memikul tanggung jawab besar untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan pemerintahan berjalan tanpa gejolak.
Di tengah badai politik yang belum sepenuhnya reda, pelantikan Hariyanto menjadi simbol kontinuitas negara: bahwa birokrasi tetap berdiri, bahkan ketika politik terguncang.***
Informasi lebih lengkap tentang prinsip editorial kami bisa dibaca di Kebijakan Redaksi.
