Ekonomi

BRI Salurkan Rp147,2 Triliun KUR hingga Oktober 2025, Dorong UMKM Tumbuh Lebih Cepat

40
×

BRI Salurkan Rp147,2 Triliun KUR hingga Oktober 2025, Dorong UMKM Tumbuh Lebih Cepat

Sebarkan artikel ini
BRI Salurkan Rp147,2 Triliun KUR hingga Oktober 2025, Dorong UMKM Tumbuh Lebih Cepat
BRI terus memperkuat dukungan terhadap pertumbuhan UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga akhir Oktober 2025, total penyaluran KUR mencapai Rp147,2 triliun kepada 3,2 juta debitur di seluruh Indonesia. (HO-BRI)./R45/md

Rakyat45.com, Pekanbaru – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus mempertegas posisinya sebagai motor penggerak pembiayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hingga akhir Oktober 2025, BRI mencatat telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp147,2 triliun kepada 3,2 juta pelaku UMKM di berbagai wilayah Tanah Air.

Capaian tersebut setara 83,2 persen dari total pagu KUR yang ditetapkan pemerintah untuk BRI pada 2025, yakni Rp177 triliun. Kuota tahun ini juga meningkat dari alokasi awal Rp175 triliun akibat kuatnya permintaan pembiayaan produktif dari sektor UMKM. Adapun pembagian kuotanya mencakup Rp160 triliun untuk KUR Mikro dan Rp17 triliun untuk KUR Kecil.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menegaskan bahwa penyaluran KUR merupakan bagian dari strategi perseroan dalam mendukung prioritas nasional, termasuk agenda Asta Cita yang memfokuskan pada penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekosistem kewirausahaan. Ia menyebut sektor pertanian, perdagangan, dan perikanan masih menjadi penyerap KUR terbesar.

“BRI secara konsisten mendorong UMKM tumbuh sehat dan berkelanjutan sebagai fondasi perekonomian Indonesia. Saat ini masih tersedia sisa kuota sekitar Rp29,8 triliun yang akan kami optimalkan hingga akhir 2025 untuk memperluas pemberdayaan UMKM,” ujar Hery.

Sebagai bank dengan penyaluran KUR terbesar di Indonesia, BRI memastikan proses pemberian kredit dilakukan secara berhati-hati dan mematuhi seluruh regulasi. Hery menambahkan, karena KUR menggunakan dana perbankan yang berasal dari masyarakat, kualitas kredit harus dijaga agar program tetap berkelanjutan dan kepercayaan publik terhadap sektor perbankan tetap terpelihara.***