Bengkalis, Rakyat45.com – Tuduhan dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi yang dialamatkan kepada Sahak, Ketua Koperasi Perikanan Pantai Madani (KPPM) Desa Pambang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, memicu reaksi besar dari komunitas nelayan setempat.
Sedikitnya 102 kelompok nelayan dari sembilan Desa menyatakan kesiapan mereka menjadi saksi untuk membela Sahak, sekaligus menilai laporan yang diajukan ke Polres Bengkalis sebagai tindakan tak berdasar.
Sahak memimpin KPPM Pambang Pesisir yang mengelola penyaluran solar subsidi di SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan) setempat selama sekitar lima tahun. Selama periode itu, BBM bersubsidi disalurkan khusus kepada kelompok nelayan yang terdaftar, sesuai kuota resmi.
Ketegangan bermula ketika seorang nelayan dari Desa Teluk Lancar melaporkan Sahak dengan tuduhan adanya pemotongan satu liter setiap kali pengisian solar subsidi. Laporan tersebut sontak menuai keberatan dari para nelayan lain yang mengaku tidak pernah merasa dirugikan.
Pada Jumat, 21 November 2025, perwakilan kelompok nelayan dari sembilan desa menggelar pertemuan dengan Sahak di SPBUN KPPM Pambang Pesisir. Kepada wartawan, mereka menegaskan bahwa laporan tersebut diduga bermotif pribadi.
“Kami menyesalkan laporan itu. Tidak pernah ada kerugian yang kami rasakan selama ini. Kami semua siap menjadi saksi,” ujar seorang nelayan pada Minggu, 23 November 2025, kepada Rakyat45.com.
Pernyataan lebih tegas muncul dari Amri, perwakilan nelayan asal Teluk Lancar yang juga merupakan adik kandung pelapor. Ia menegaskan bahwa tuduhan pemotongan BBM ataupun pungutan liar tidak pernah terjadi.
“Selama SPBUN KPPM berdiri, kami tidak pernah dirugikan. Justru sangat terbantu. Solar subsidi diperuntukkan khusus untuk 102 kelompok nelayan dari sembilan desa,” tegasnya.
Amri menyebut, akibat laporan tersebut, pasokan solar subsidi sempat terhenti sehingga nelayan terpaksa membeli BBM di luar dengan harga mencapai Rp12.000 per liter.
“Karena solar tidak masuk, kami terpaksa beli di luar. Kadang hanya dapat satu jeriken. Itu sangat memberatkan kami,” ujarnya.
Terkait isu dugaan pungutan Rp400 ribu, Amri dengan tegas membantah.
“Itu fitnah. Tidak pernah ada pungutan sebesar itu. Yang ada hanya Rp5.000 untuk biaya foto kopi berkas administrasi karena kami tidak paham mengurusnya sendiri,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa jika koperasi sampai dihentikan operasionalnya akibat laporan tersebut, para nelayan siap melakukan demonstrasi.
“Kalau sampai KPPM ditutup, kami semua siap turun aksi. Karena gara-gara masalah ini, banyak dari kami belum melaut,” pungkas Amri.**
