Rakyat45.com, Pekanbaru – Suasana politik di Gedung DPRD Riau menghangat saat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyampaikan jawaban resmi Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi terkait Ranperda APBD Tahun 2026. Jawaban tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Riau, Syahrial Abdi, dalam rapat paripurna, Kamis (27/11/2025).
Beberapa fraksi sebelumnya melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan anggaran, terutama menyangkut belanja pegawai, potensi kebocoran pendapatan daerah, hingga efektivitas program strategis. Pemprov pun memberikan respons politik yang tegas.
Fraksi PDI-P menyorot lemahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menjawab kritik tersebut, Sekda menyatakan Pemprov Riau telah menyiapkan strategi pemetaan ulang potensi pendapatan serta perbaikan regulasi pajak dan retribusi agar sesuai UU HKPD.
“Pemprov Riau tidak tinggal diam. Penguatan PAD menjadi salah satu agenda utama untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah,” tegas Syahrial Abdi.
Kenaikan belanja pegawai menjadi salah satu isu paling disorot fraksi di DPRD. Pemprov menjelaskan bahwa lonjakan itu dipicu kebijakan nasional terkait pengangkatan PPPK secara besar-besaran.
Syahrial memastikan pengeluaran pegawai tidak akan menggerus prioritas lain.
“Pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal. Belanja pegawai harus tetap seimbang dengan kebutuhan pembangunan,” ujarnya.
Fraksi Golkar meminta Pemprov lebih agresif memperjuangkan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Menanggapi hal ini, Syahrial mengatakan Pemprov terus memperkuat komunikasi politik dengan pusat untuk memastikan besaran TKD tidak merugikan Riau.
“Koordinasi tidak hanya administratif, tetapi juga lobi kebijakan,” ujarnya.
Mempertegas arah kebijakan 2026, Pemprov menekankan tiga strategi utama pendapatan: intensifikasi, ekstensifikasi, dan digitalisasi.
Sementara itu, soal belanja hibah yang kerap menjadi sorotan politisi, Pemprov berjanji lebih selektif dan ketat dalam proses verifikasi agar tidak menjadi celah kepentingan.
Fraksi PKS menekankan pentingnya APBD tepat waktu agar tidak mengganggu ritme pembangunan. Pemprov mengaku sepakat dan menyatakan bahwa koordinasi lintas daerah maupun lintas sektor diperkuat untuk menghindari hambatan politik dan birokrasi.
Gerindra mempertanyakan arah kebijakan anggaran apakah benar-benar menyentuh kepentingan rakyat banyak. Sekda Riau menegaskan bahwa APBD 2026 diarahkan untuk memperkuat ekonomi inklusif, terutama bagi kelompok rentan dan sektor produktif masyarakat.
Salah satu titik panas pembahasan adalah perkembangan proyek strategis, termasuk flyover Garuda Sakti. Pemprov memastikan kesiapan lahan sudah berada dalam tahap final.
Terkait tunda bayar, Pemprov menegaskan penyelesaian beban utang lama ditargetkan tuntas pada 2025.
“Kami tidak akan menambah tunda bayar baru. Ini komitmen,” kata Syahrial.
Di akhir penyampaiannya, Syahrial menyebut seluruh pokok pikiran (pokir) anggota DPRD telah masuk dalam RKPD 2026. Hal ini menunjukkan adanya ruang kompromi politik antara legislatif dan eksekutif dalam penyusunan APBD.***
