Rakyat45.m, Probolinggo – Pelayanan kesehatan di Puskesmas Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, kembali menuai perhatian publik. Kali ini, sorotan tertuju pada dugaan lambannya pengurusan pengganti Petugas Person In Charge (PIC) Edabu BPJS Kesehatan untuk peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID), yang dinilai berdampak langsung pada akses layanan masyarakat.
Ketua Jamkeswatch Probolinggo Raya, Edi Suprapto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala Puskesmas Sumberasih, dr. Imelda, terkait mandeknya pelayanan administrasi BPJS PBID tersebut.
Dalam keterangannya, Edi menyebut Kepala Puskesmas menyampaikan bahwa proses pengajuan pengganti PIC Edabu tengah berjalan. Hal itu disebutkan menyusul pengunduran diri petugas lama yang efektif sejak November 2025.
Namun, penjelasan tersebut dinilai belum sejalan dengan fakta di lapangan. Edi mengaku memperoleh informasi kuat bahwa hingga saat ini belum terdapat bukti administrasi berupa pengajuan resmi pengganti PIC Edabu yang masuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
“Kami menduga belum ada satu pun berkas pengajuan pengganti PIC Edabu yang benar-benar diterima Dinas Kesehatan,” ujar Edi kepada Rakyat45.com, Sabtu (13/12).
Kondisi ini semakin menimbulkan tanda tanya, lantaran sebelumnya Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Kabid Yankes) Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo disebut telah memberikan instruksi agar pihak Puskesmas segera mengajukan petugas pengganti. Namun, instruksi tersebut diduga tidak segera ditindaklanjuti.
Edi juga membandingkan dengan pengalaman serupa di puskesmas lain yang proses penggantian PIC Edabu dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat. Hal ini memperkuat dugaan adanya kelambanan manajerial di Puskesmas Sumberasih.
“Kasus serupa di tempat lain tidak sampai berlarut-larut seperti ini. Ini patut dipertanyakan,” tegasnya.
Menurutnya, keterlambatan administrasi ini bukan persoalan sepele karena berdampak langsung pada hak masyarakat, khususnya peserta BPJS PBID yang bergantung pada pelayanan kesehatan dasar.
Edi pun mempertanyakan komitmen pimpinan puskesmas dalam menjamin kelancaran layanan publik.
“Ada apa sebenarnya? Mengapa pengajuan pengganti PIC Edabu terkesan ditunda-tunda?” ujarnya.
Jamkeswatch Probolinggo Raya mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo untuk segera turun tangan dan melakukan evaluasi, sekaligus memastikan proses pengajuan PIC Edabu segera diprioritaskan.
Langkah cepat dinilai penting agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak terus terhambat akibat persoalan administrasi internal.***
