Rakyat45.com, Pekanbaru – Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, S.E., M.M., turun langsung ke tengah masyarakat dalam agenda reses masa sidang I Tahun 2025/2026. Kegiatan tersebut digelar di Jalan Darussalam, RT 04 RW 13, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Minggu (9/11/2025).
Reses ini menjadi wadah dialog antara wakil rakyat dan warga daerah pemilihan (Dapil) IV yang meliputi Kecamatan Bukit Raya dan Sail. Kehadiran Azwendi disambut antusias oleh masyarakat yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai keluhan dan harapan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Bukit Raya, Lurah Tangkerang Utara, unsur RT/RW, serta perwakilan LPM Bukit Raya dan LPM Sail, yang menunjukkan sinergi lintas unsur dalam menyerap aspirasi publik.
Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan sejumlah persoalan krusial, mulai dari pembangunan infrastruktur lingkungan, penanganan banjir, hingga dorongan agar program Rp100 juta per RW benar-benar dapat direalisasikan secara merata.
Azwendi menegaskan bahwa reses merupakan kewajiban konstitusional anggota DPRD untuk mendengar langsung suara masyarakat.
“Reses adalah momentum bagi kami untuk menjemput aspirasi warga. Selama empat periode saya di DPRD, pembangunan Pekanbaru terus bergerak maju, meski dilakukan secara bertahap. Beberapa wilayah, termasuk RW 13 Tangkerang Utara, masih membutuhkan perhatian khusus,” ujar Azwendi.
Ia menyoroti kondisi wilayah RW 13 yang berada di dataran rendah dan berdekatan dengan Sungai Sail, sehingga rawan terdampak banjir saat hujan deras maupun air pasang. Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih spesifik.
“Pembangunan di kawasan dataran rendah harus dikaji secara serius. Pemerintah perlu menetapkan standar khusus dalam perizinan bangunan agar tidak menimbulkan persoalan banjir di masa depan,” jelasnya.
Selain itu, Azwendi mendorong Pemerintah Kota Pekanbaru untuk segera menyusun masterplan penanggulangan banjir yang terintegrasi dengan arah pembangunan kota ke depan. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“RT, RW, lurah, hingga camat harus dilibatkan dalam pengawasan agar pembangunan di wilayah rawan banjir sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Terkait program Rp100 juta per RW, Azwendi menyampaikan bahwa masyarakat menaruh harapan besar agar program tersebut dapat terealisasi pada tahun 2026 dan memberikan manfaat nyata.
“Koordinasi antara kelurahan, RT, RW, dan kecamatan sangat penting agar anggaran ini tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Ketua DPC Demokrat Pekanbaru itu juga mengajak seluruh elemen untuk terus bersinergi mendukung pembangunan kota.
“Kami ingin Pekanbaru semakin maju, dan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho dan Markarius Anwar, dapat terwujud secara konkret ke depan,” pungkas Azwendi.
Sementara itu, Camat Bukit Raya, Tengku Ardi Dwisasti, menyebut reses sebagai sarana efektif memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Warga menyampaikan aspirasi seperti permintaan semenisasi jalan lingkungan. Kami juga menjelaskan secara langsung terkait program Rp100 juta per RW. Antusiasme masyarakat sangat tinggi,” ujarnya.
Ardi menjelaskan bahwa program Rp100 juta per RW memiliki lima fokus utama, yakni pembangunan atau perbaikan jalan lingkungan, drainase, gedung serbaguna atau sarana olahraga, posyandu dan pos satkamling, serta pemasangan lampu penerangan jalan.
“Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat di tingkat RW,” tutupnya.(Galeri Foto)
