Rakyat45.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga kebutuhan pokok di tahun 2026. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Senin (19/1/2026).
Rakor nasional yang diikuti dari Ruang Command Center (RCC) Lancang Kuning, Pekanbaru, ini melibatkan seluruh pemerintah daerah se-Indonesia. Agenda utama rapat adalah memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam paparannya mengingatkan pemerintah daerah agar tidak lengah terhadap dinamika inflasi. Ia menilai pengendalian inflasi harus menjadi agenda prioritas karena berkaitan langsung dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
“Inflasi harus dikendalikan secara konsisten. Pemerintah daerah perlu bergerak cepat dengan melibatkan seluruh unsur terkait, mulai dari pemantauan harga hingga pengamanan distribusi,” ujarnya.
Tomsi menekankan pentingnya peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai penggerak utama di daerah. Menurutnya, TPID harus aktif mengoordinasikan berbagai langkah konkret, termasuk operasi pasar dan penguatan kerja sama antar daerah penghasil dan daerah konsumen.
Selain itu, pemerintah daerah diminta memberi perhatian serius terhadap komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, bawang merah, dan daging ayam ras yang kerap menjadi pemicu inflasi. Antisipasi terhadap gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem maupun hambatan distribusi juga dinilai krusial.
“Setiap potensi gangguan pasokan harus direspons cepat agar tidak berdampak pada lonjakan harga di pasar,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penggunaan data harga yang valid dan terbarui sebagai dasar pengambilan kebijakan. Data yang akurat diyakini mampu mempercepat respons pemerintah daerah dalam menghadapi fluktuasi harga.
Sementara itu, Asisten II Setdaprov Riau, Helmi D, menegaskan kesiapan Pemprov Riau menindaklanjuti arahan Kemendagri. Ia menyebutkan, koordinasi lintas perangkat daerah terus diperkuat melalui TPID Provinsi Riau.
“Pemprov Riau akan terus meningkatkan intensitas pemantauan harga, menjaga ketersediaan pasokan, serta melaksanakan langkah pengendalian inflasi secara terukur untuk melindungi daya beli masyarakat,” ujarnya.
Dengan langkah antisipatif tersebut, Pemprov Riau berharap stabilitas harga kebutuhan pokok di tahun 2026 dapat terjaga, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah tetap berjalan sehat.
