Rakyat45.com, Siak – Persoalan banjir, infrastruktur jalan, hingga minimnya penerangan listrik menjadi isu utama yang disuarakan warga Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, saat kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Riau, Muhtarom, S.Ag, Selasa (10/2/2025).
Reses yang digelar di tengah masyarakat tersebut menjadi ajang penyerapan aspirasi langsung dari konstituen di daerah pemilihan Siak–Pelalawan. Kegiatan itu turut dihadiri Camat Sungai Apit Tengku Mukhtasar, S.Sos, M.Si, perwakilan Pemerintah Kampung Mengkapan yang diwakili Sekretaris Kampung Azwar, Kepala Dusun II Suprianto, serta perangkat RT dan RW setempat.
Dalam sambutannya, Muhtarom menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepadanya hingga terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Riau periode 2024–2029.
“Saya hadir langsung ke kampung ini untuk mendengar dan menjemput aspirasi masyarakat. Apa yang bapak dan ibu sampaikan hari ini akan menjadi bagian dari tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat,” ujar Muhtarom.
Selain menyerap aspirasi, Muhtarom juga menyampaikan sosialisasi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Riau Tahun 2026 tentang pajak daerah, khususnya rencana pengenaan pajak sebesar Rp1.700 per batang kelapa sawit per bulan yang ditujukan khusus bagi perusahaan, sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu aspirasi yang mencuat datang dari Ketua RT setempat, M. Dawam, yang menyoroti belum terealisasinya normalisasi sungai di Kampung Mengkapan. Menurutnya, sungai tersebut merupakan faktor utama penyebab banjir tahunan yang kerap melanda wilayah mereka.
“Kami berharap normalisasi sungai bisa segera dilaksanakan. Sekarang musim kemarau, waktu yang tepat untuk pengerukan. Jangan sampai menunggu musim hujan lagi, karena kampung kami selalu menjadi langganan banjir,” ungkap Dawam.
Keluhan serupa juga disampaikan Sutris, warga Dusun I Jalan Meranti. Ia menyebut sekitar 40 rumah di wilayah tersebut hingga kini belum menikmati aliran listrik PLN. Selain itu, kondisi jalan lingkungan masih berupa tanah timbunan hasil swadaya masyarakat.
“Kami sangat berharap adanya pemasangan listrik dan pengerasan jalan, minimal menggunakan sertu atau batu base agar akses warga lebih layak,” ujar Sutris.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Muhtarom memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti melalui mekanisme DPRD Provinsi Riau.
“Insyaallah, seluruh aspirasi ini akan saya bawa ke rapat paripurna dan dimasukkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD agar bisa diakomodasi dalam penyusunan APBD Provinsi Riau,” tegasnya.
Kegiatan reses ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara masyarakat dan wakil rakyat, sekaligus mendorong percepatan pembangunan di wilayah pesisir Sungai Apit yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.
