Rakyat45.com, Bengkalis – Krisis air bersih yang terus menekan masyarakat memicu tekanan serius dari DPRD Bengkalis terhadap PDAM Tirta Terubuk. Dalam rapat lintas komisi, Senin (6/4/2026), legislatif melontarkan kritik tajam sekaligus ultimatum tegas, menuntut langkah nyata setelah berulang kali persoalan distribusi air tak kunjung terselesaikan.
Untuk ketiga kalinya dipanggil, manajemen PDAM Tirta Terubuk kembali dihadapkan pada evaluasi terbuka. Namun hingga kini, solusi konkret yang diharapkan belum juga terlihat, sementara kondisi di lapangan masih jauh dari kata normal.
Di tengah kekeringan, sumber air baku yang belum pulih, bahkan kian berlumpur, membuat distribusi tetap tersendat. Situasi ini menegaskan bahwa persoalan yang terjadi tidak lagi semata bersifat teknis, melainkan mencerminkan lemahnya respons yang cepat, terukur, dan berorientasi pada hasil.
Dipimpin Anggota Komisi III DPRD Bengkalis, Fakhtiar Qodri, forum rapat secara tegas menolak pola penanganan yang terus berulang dalam bentuk alasan tanpa diikuti tindakan nyata. Ia menilai, berlarutnya persoalan menunjukkan kurangnya ketegasan dalam pengambilan keputusan.
“Air adalah kebutuhan pokok. Tidak ada ruang untuk alasan yang terus diulang. Yang dibutuhkan sekarang adalah keputusan dan tindakan nyata,” tegas Fakhtiar.
Ia mengingatkan, keterlambatan penanganan tidak hanya berdampak pada terganggunya pelayanan, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap PDAM. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka krisis yang dihadapi bukan hanya soal air, melainkan juga krisis kepercayaan publik.
“Jangan sampai masyarakat melihat tidak ada keseriusan. Kalau terus begini, bukan hanya air yang tidak mengalir, tapi kepercayaan publik juga ikut hilang,” ujarnya.
Tekanan semakin menguat ketika Sekretaris Komisi II DPRD Bengkalis, Rendra Wardana alias Yan Kancil, secara terbuka menyoroti stagnasi kinerja PDAM. Ia menilai, rapat demi rapat hanya menghasilkan penjelasan yang sama tanpa perubahan nyata di lapangan.
“Tiga kali rapat, tapi tidak ada pergeseran. Ini bukan lagi soal kendala, melainkan soal keseriusan. Kami beri waktu tiga bulan; jika tidak ada hasil, mundur adalah konsekuensi logis,” katanya.
Ia juga menyoroti persoalan mendasar yang belum tersentuh serius, yakni kondisi waduk yang telah menua dengan sedimentasi lumpur yang terus menumpuk. Menurutnya, pembiaran terhadap masalah tersebut mencerminkan tidak adanya keberanian dalam mengambil langkah strategis.
Kritik serupa disampaikan Anggota Komisi II DPRD Bengkalis, Firman, yang menilai manajemen PDAM masih terjebak dalam pola kerja pasif dan tidak adaptif terhadap situasi krisis.
“Kalau hal sederhana saja tidak bergerak, bagaimana mau bicara solusi besar? Kerja itu dimulai, bukan ditunggu,” ujarnya.
Sorotan paling tajam datang dari Hendra Jeje yang mempertanyakan langsung akuntabilitas kinerja pimpinan PDAM. Ia menilai, jurang antara rencana dan realisasi semakin lebar, sementara masyarakat terus menanggung dampaknya.
“Rencana terus ada, tapi hasil tidak terlihat. Masyarakat tidak hidup dari rencana. Mereka butuh air hari ini, bukan janji besok,” tegasnya.
Menurut Hendra, krisis yang terjadi bukan semata akibat faktor alam, tetapi juga kegagalan dalam merespons situasi secara cepat dan tepat. Dalam kondisi seperti ini, kepemimpinan diuji melalui tindakan, bukan sekadar penjelasan.
“Kalau tidak ada kemampuan untuk mengeksekusi, jangan dipaksakan bertahan. Jabatan ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, DPRD juga menuntut transparansi penuh atas kondisi teknis dan keuangan PDAM, sekaligus meminta peta kerja yang jelas, terukur, serta memiliki tenggat waktu pasti, baik untuk penanganan jangka pendek maupun solusi jangka panjang.
Rapat lintas komisi ini menjadi penanda tegas bahwa ruang toleransi kian menyempit. Tanpa langkah konkret dalam waktu dekat, tekanan terhadap manajemen PDAM dipastikan akan semakin menguat, seiring tuntutan publik yang kian mendesak akan kepastian dan keadilan layanan dasar.**
