Rakyat45.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat layanan kesehatan dengan memperluas akses penanganan HIV bagi masyarakat. Mulai dari konseling, pemeriksaan hingga pengobatan kini semakin mudah dijangkau di seluruh wilayah, didukung ratusan fasilitas layanan kesehatan yang aktif.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, S.Kep, MH menyebutkan, pemerataan layanan HIV telah menjangkau seluruh kabupaten dan kota. Ia memastikan masyarakat kini tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan layanan dasar hingga lanjutan.
“Masyarakat dapat mengakses layanan Konseling dan Testing HIV di seluruh wilayah kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Semua puskesmas dan rumah sakit pemerintah serta sebagian rumah sakit swasta telah menjadi layanan konseling dan testing HIV. Tercatat 297 layanan HIV di Provinsi Riau yang bisa diakses masyarakat,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).
Selain mudah diakses, layanan tersebut juga dirancang agar terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah memastikan sebagian besar layanan diberikan tanpa biaya, baik untuk pemeriksaan maupun pengobatan.
“Layanan tersedia gratis untuk masyarakat baik untuk testing maupun untuk pengobatan HIV,” jelasnya.
Di tingkat puskesmas, skema layanan dibuat fleksibel. Masyarakat yang memiliki BPJS dapat mengakses layanan sepenuhnya gratis, sementara yang belum terdaftar tetap bisa mendapatkan layanan dengan biaya minimal.
“Di Puskesmas kalau memiliki BPJS maka gratis pendaftaran dan pengobatan tapi kalau masyarakat tidak memiliki BPJS maka membayar biaya pendaftaran saja dan untuk obat tetap gratis,” ungkapnya.
Kebijakan serupa juga diterapkan di rumah sakit. Pasien hanya dikenakan biaya administrasi pendaftaran sesuai kebijakan masing-masing fasilitas, sementara obat tetap diberikan tanpa biaya.
“Sedangkan di Rumah Sakit membayar biaya pendaftaran saja (sesuai kebijakan RS masing-masing), obat diberikan secara gratis baik memiliki BPJS maupun tidak,” tambahnya.
Dinas Kesehatan juga memastikan seluruh puskesmas di Riau telah aktif memberikan layanan konseling dan tes HIV, sehingga masyarakat dapat melakukan deteksi dini tanpa harus bepergian jauh.
“Seluruh puskesmas di Riau telah aktif sebagai layanan konseling dan testing HIV,” katanya.
Dari sisi pengobatan, ketersediaan obat antiretroviral (ARV) juga dipastikan aman dan mencukupi di seluruh fasilitas layanan. Saat ini terdapat 167 layanan perawatan, dukungan, dan pengobatan (PDP) yang siap melayani pasien.
“Ketersediaan obat anti retroviral (ARV) tersedia dengan cukup di seluruh layanan perawatan, dukungan, dan pengobatan (PDP) di Provinsi Riau. Terdapat 167 layanan PDP di Provinsi Riau,” ujarnya.
Distribusi obat dilakukan secara bertahap dari pemerintah pusat hingga ke fasilitas layanan kesehatan di daerah, guna menjamin kesinambungan terapi bagi pasien.
“Obat disediakan oleh Kementerian Kesehatan RI yang didistribusikan ke Dinas Kesehatan Provinsi kemudian Dinas Kesehatan Provinsi mendistribusikan ke kabupaten/kota selanjutnya didistribusikan ke layanan,” jelasnya.
Dengan sistem tersebut, seluruh orang dengan HIV di Riau sebenarnya telah memiliki akses terhadap pengobatan berkelanjutan.
“Seluruh ODHA di Riau sudah terfasilitasi untuk mendapatkan pengobatan ARV secara berkelanjutan,” tegasnya.
Meski fasilitas dan akses telah tersedia luas, tantangan masih muncul di lapangan, terutama terkait kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan jangka panjang.
“Fasilitas sudah disediakan bagi seluruh ODHIV di Provinsi Riau namun masih ada sebagian ODHIV yang belum mau berobat karena masih merasa sehat. Ada juga yang sudah berobat dan tidak datang lagi ke layanan karena faktor jenuh atau bosan karena obat HIV harus dikonsumsi seumur hidup,” ungkapnya.
Dinas Kesehatan Provinsi Riau terus mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang ada, sekaligus meningkatkan kesadaran pentingnya deteksi dini dan kepatuhan dalam pengobatan sebagai kunci utama pengendalian HIV di daerah.***
