Pekanbaru, Rakyat45.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali menunjukkan komitmennya dalam menerapkan transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi tahun 2024.
Pemprov Riau berharap kegiatan ini mampu mendorong terwujudnya Good Governance serta Open Government yang transparan di wilayahnya.
Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Zulkifli Syukur, yang membuka Bimtek di Hotel Furaya Pekanbaru pada Kamis (31/10/2024), menyatakan bahwa acara ini menjadi momen penting bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan fungsinya secara efektif.
Menurut Zulkifli, transparansi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik.
“Pemprov Riau berharap Bimtek ini dapat membantu PPID dalam menyajikan informasi kepada publik sesuai ketentuan. Transparansi yang dijalankan dengan baik akan mendukung terciptanya *Good Governance* dan *Open Government* di Riau,” ujar Zulkifli.
Dalam sambutannya, Zulkifli mengungkapkan bahwa Pemprov Riau mencatat peningkatan permintaan informasi publik yang signifikan tahun ini.
Pada 2023, dari total 20 permohonan informasi, 18 di antaranya berhasil dikabulkan, sementara dua lainnya ditolak karena informasi yang diminta bersifat dikecualikan dan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Tahun ini, jumlah permohonan informasi yang diterima PPID meningkat tajam hingga mencapai 49 permohonan, jauh lebih banyak dibandingkan tahun lalu,” ungkap Zulkifli, menandakan bahwa partisipasi masyarakat dalam mendapatkan informasi semakin tinggi.
Zulkifli juga menjelaskan bahwa Pemprov Riau telah menyelesaikan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) sebagai bentuk evaluasi mandiri mengenai keterbukaan informasi publik.
Saat ini, hasil penilaian tersebut sedang menunggu verifikasi dari pemerintah pusat, dan Pemprov berharap Riau dapat meraih peringkat keterbukaan informasi publik yang baik di tingkat nasional.
“Kami berharap dengan evaluasi ini, nilai keterbukaan publik Riau semakin meningkat dan menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia,” tuturnya.
Zulkifli menutup dengan mengimbau para narasumber untuk memberikan bimbingan yang komprehensif kepada para PPID.
Hal ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas PPID dalam mengelola informasi publik sehingga dapat mengurangi potensi sengketa informasi.
“Bimbingan yang baik dari narasumber akan memudahkan PPID menyampaikan informasi secara tepat, sehingga sengketa informasi bisa diminimalisasi,” pungkasnya.
Dengan adanya Bimtek ini, Pemprov Riau berharap dapat terus meningkatkan kualitas transparansi dan tata kelola pemerintahan, guna mendukung pembangunan yang inklusif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
