Probolinggo, Rakyat45.com – Langit kesehatan Kota Probolinggo mendadak mendung! Publik digegerkan oleh perubahan status Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSIA) yang tiba-tiba berubah menjadi Rumah Sakit Umum (RSU). Proses perubahan yang terkesan sat-set alias super cepat ini memunculkan dugaan kuat adanya kejanggalan di balik perizinannya.
Sekretaris Jamkeswatch Probolinggo Raya, Alex Putra Wicaksana, menyampaikan keterkejutannya atas langkah yang dinilai terlalu terburu-buru itu.
“Cukup mengejutkan sih, adanya perubahan status Rumah Sakit khusus Ibu dan Anak tiba-tiba menjadi Rumah Sakit Umum. Padahal RSIA ini termasuk rumah sakit terbaik di Kota Probolinggo, baik dari segi pelayanan maupun kebersihan tempatnya.
Menurut saya, tidak perlu dirubah jadi RS Umum karena kita sudah punya RS Ar-Rozy yang cukup besar dari segi lokasi dan bangunan. Tinggal melengkapi kekurangannya saja, terutama soal dokter spesialis yang sangat dibutuhkan,” ucap Alex Putra Wicaksana saat dikonfirmasi, Sabtu, (27/9).
Pernyataan ini menampar kesadaran publik RSIA yang sudah berfungsi optimal justru dirubah statusnya, seolah ada agenda tersembunyi di balik keputusan kilat tersebut. Masyarakat pun mulai mencium aroma tak sedap dan mempertanyakan proses izin itu murni demi pelayanan atau justru ada kepentingan terselubung yang ingin memanfaatkan celah regulasi.
Lebih jauh, Alex menegaskan agar tidak ada rumah sakit yang dirugikan akibat kebijakan ini.
“Kami berharap semua rumah sakit di Kota Probolinggo bisa maju bersama. Jangan sampai ada yang dipinggirkan demi mengangkat nama segelintir pihak. Tujuannya harus jelas untuk pelayanan maksimal bagi warga Kota Probolinggo, bahkan untuk pasien dari luar daerah,” tegasnya.
Perubahan status RSIA menjadi RSU ini kini menjadi sorotan tajam aktivis kesehatan sebab langkah cepat tanpa transparansi selalu membuka ruang dugaan praktik licik di balik meja birokrasi. Publik menuntut penjelasan resmi dan audit izin agar tak muncul spekulasi liar bahwa keputusan ini sarat kepentingan politik dan ekonomi terselubung.
Jika dugaan ini benar, maka bukan hanya citra pemerintah daerah yang tercoreng, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan. Warga kini menunggu apakah ini kebijakan visioner atau justru manuver licik penuh intrik yang mengorbankan kepentingan publik.**(Rls).
