Jakarta, Rakyat45.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan kembali komitmennya dalam memastikan penggunaan anggaran berjalan tepat sasaran. Hal ini sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang meminta agar setiap rupiah belanja negara di Kemendagri maupun Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diarahkan untuk mendukung agenda prioritas Presiden dan kebutuhan nyata masyarakat.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA, menyampaikan bahwa penyusunan anggaran harus lebih tajam dan terukur. Menurutnya, indikator keberhasilan setiap program harus jelas sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.
“Fokus kami adalah memastikan perencanaan program sinkron dengan arahan Presiden, prioritas nasional, serta kebutuhan mendasar seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kecamatan dan kelurahan, hingga pembangunan kawasan perbatasan,” ujar Safrizal dalam keterangan resminya, Senin (29/9/2025).
Safrizal menambahkan, Ditjen Bina Adwil akan memperkuat sistem pengawasan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Mekanisme monitoring dan evaluasi akan diperketat agar potensi penyimpangan bisa dicegah sejak awal.
Tak hanya itu, ia menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah. “Masukan dari daerah menjadi kunci, karena kebijakan pusat harus sesuai dengan kondisi lapangan. Dengan begitu, pelaksanaan program tidak sekadar administratif, tetapi betul-betul bermanfaat,” tegasnya.
Melalui pendekatan kolaboratif, Ditjen Bina Adwil menargetkan program yang lebih adaptif dan berdampak nyata. Anggaran akan difokuskan pada beberapa bidang utama, antara lain perbaikan layanan perizinan untuk mendorong investasi, pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, serta penguatan aparatur kewilayahan seperti Satpol PP, Damkar, Satlinmas, dan Relawan Kebakaran (Redkar).
Safrizal optimistis, jika pengelolaan anggaran berjalan sesuai arahan, manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. “Kami berkomitmen melaksanakan instruksi Mendagri sekaligus mendukung keberhasilan program Presiden. Setiap alokasi anggaran akan dipertanggungjawabkan secara transparan dan diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya dilansir dari infopublik.