Pekanbaru, Rakyat45.com – Dukungan terhadap kebijakan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam memperkuat peran tenaga kerja serta mitra lokal di sektor minyak dan gas (migas) terus berdatangan. Kali ini, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menyatakan komitmennya untuk mendukung langkah tersebut sebagai bagian dari kemandirian ekonomi daerah.
Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR, Datuk Seri HM Marjohan Yusuf, menilai keterlibatan anak daerah dalam industri migas merupakan hal yang wajar, selama tetap berpegang pada aturan dan standar kompetensi.
“Putra-putri Riau berhak mendapat kesempatan. Namun tentu saja, posisi yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan dan syarat yang berlaku. Jangan sampai asal ditempatkan, tapi kalau memang layak, mereka mesti diberi ruang,” jelasnya, Senin (30/9/2025).
Dorongan Investasi Pendidikan dari Perusahaan Migas
Selain soal rekrutmen, Marjohan juga mendorong perusahaan migas agar tidak hanya berorientasi pada produksi, melainkan ikut menanamkan investasi di bidang pendidikan. Menurutnya, pemberian beasiswa bagi anak daerah hingga ke jenjang profesor di bidang perminyakan merupakan investasi jangka panjang yang akan memperkuat SDM Riau.
“Sejak zaman Sultan Syarif Kasim II, ketika Belanda pertama kali mengelola minyak di Riau, ada komitmen membangun sekolah untuk masyarakat tempatan. Artinya, investasi sosial seperti itu bukan hal baru,” tegasnya.
Gubernur Tekankan Nilai Tambah untuk Daerah
Secara terpisah, Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan bahwa kontribusi sektor migas tidak boleh hanya sebatas produksi minyak mentah, melainkan harus menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi daerah jangan hanya dihitung dari hasil minyak yang keluar, tetapi dari seluruh proses pengelolaannya. Di situlah masyarakat bisa merasakan manfaat lebih nyata,” ujarnya seusai membuka Sosialisasi Satgas Kelancaran Operasional Migas di Balai Serindit, Pekanbaru.
Wahid juga meminta perusahaan migas yang beroperasi di Riau untuk memiliki NPWP di daerah, agar pajak perusahaan masuk langsung ke kas provinsi. Ia menegaskan perlunya kebijakan afirmatif yang mengutamakan tenaga kerja lokal ketimbang pekerja dari luar daerah.
“Kekayaan alam harus jadi berkah, bukan pemicu kesenjangan. Jika dikelola tidak adil, justru akan menimbulkan masalah sosial,” tandasnya.
