Pekanbaru, Rakyat45.com – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) bersama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menegaskan komitmen untuk memperkuat kerja sama strategis dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Langkah ini bertujuan menciptakan tata kelola industri hulu migas yang lebih transparan, akuntabel, dan memberikan keadilan bagi daerah penghasil.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan antara Gubernur Riau Abdul Wahid, SKK Migas Sumbagut, dan PHR di Jakarta, Jumat (17/10). Agenda itu membahas sejumlah isu penting, mulai dari mekanisme Participating Interest (PI) 10 persen, pengembangan Lapangan Rokan, pemberdayaan pelaku usaha lokal, pengelolaan sumur tidak aktif (idle well), hingga program Local Business Development (LBD).
Gubernur Abdul Wahid menilai sektor hulu migas harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Riau. Ia menekankan pentingnya perbaikan tata kelola agar kontribusi migas terhadap perekonomian daerah semakin optimal.
“Riau adalah salah satu daerah penghasil migas terbesar di Indonesia. Sudah sewajarnya hasilnya dirasakan secara adil oleh masyarakat,” ujar Wahid.
Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Riau akan terus mengawal setiap kebijakan agar prinsip keadilan, keterbukaan, dan keberlanjutan benar-benar diterapkan di sektor energi.
Direktur Utama PHR Ruby Mulyawan menyampaikan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan di Wilayah Kerja (WK) Rokan dilakukan secara terbuka dan sesuai regulasi. Ia memastikan pelaksanaan kerja sama dengan BUMD Riau Petroleum berjalan transparan dan akuntabel.
“Kami memahami perhatian Pemprov Riau terhadap manfaat PI 10 persen. PHR berkomitmen melaksanakan seluruh kewajiban secara profesional sambil menjaga keberlanjutan operasi dan peningkatan produksi,” ungkap Ruby.
Ruby menambahkan, meskipun kondisi arus kas kontraktor masih negatif akibat investasi besar-besaran untuk pengeboran dan inovasi teknologi, mekanisme PI tetap aman. Pembagian hasil akan diterima secara optimal oleh Riau Petroleum seiring meningkatnya produksi dan stabilnya kinerja keuangan PHR.
Sejak alih kelola dari Chevron, PHR menerapkan skema gross split, di mana seluruh biaya operasional dan investasi ditanggung oleh kontraktor tanpa penggantian dari pemerintah.
“Kami masih menunggu arahan mengenai tambahan split insentif sebesar 19 persen dari Menteri ESDM agar operasional WK Rokan dapat berjalan lebih maksimal,” ujarnya.
Selain itu, PHR tengah melaksanakan sejumlah program strategis untuk menjaga dan meningkatkan produksi, antara lain waterflood guna menjaga tekanan reservoir, studi potensi Migas Non-Konvensional (MNK), serta pengeboran dua sumur eksplorasi deepening exploration tail (Gulamo DET-I dan Kelok DET-I).
Perusahaan juga menargetkan reaktivasi 200–300 sumur idle setiap tahun untuk mendukung target produksi nasional.
Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, C.W. Wicaksono, menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Pemprov Riau terhadap kegiatan hulu migas. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan PHR menjadi kunci keberhasilan operasi migas nasional.
“Sinergi ini penting untuk mempercepat penyelesaian tantangan di lapangan sekaligus mendorong peningkatan produksi migas nasional. Langkah ini sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan energi dan pemerataan pembangunan,” tutur Wicaksono.
Ia menambahkan, seluruh kegiatan migas di Riau harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Prinsip keterbukaan data dan pelibatan pemerintah daerah, katanya, akan terus dijaga sesuai ketentuan.
Dalam forum tersebut, Gubernur Wahid juga menyatakan akan segera menindaklanjuti pembahasan terkait penambahan split insentif sebesar 19 persen ke Kementerian ESDM.
Sementara itu, Direktur BUMD Riau Petroleum, Husnul Kausarian, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam menjaga stabilitas operasional industri migas di Riau.
“Inisiasi pembentukan Satgas kelancaran operasional sektor hulu migas oleh Gubernur adalah langkah konkret memperkuat koordinasi dan mengatasi kendala di lapangan,” ujar Husnul.
Ia juga menegaskan bahwa BUMD Riau Petroleum akan terus mendukung kegiatan hulu migas agar memberikan dampak ekonomi luas, tidak hanya melalui PI, tetapi juga lewat multiplier effect seperti peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas serta program CSR yang langsung dirasakan masyarakat.
Informasi lebih lengkap tentang prinsip editorial kami bisa dibaca di Kebijakan Redaksi.
