Jakarta, Rakyat45.com – Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, menegaskan pentingnya penguatan pendidikan kependudukan di sekolah melalui program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). Langkah ini disebut sebagai strategi utama untuk menekan angka pernikahan usia anak serta membentuk generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
Hal tersebut disampaikan Bonivasius dalam kegiatan Orientasi Sekolah Siaga Kependudukan Jenjang SMA yang digelar secara daring pada Jumat (31/10/2025). Acara ini diikuti lebih dari 1.000 peserta dari berbagai sekolah, Dinas Pendidikan, dan perwakilan BKKBN di seluruh Indonesia.
“Persoalan kependudukan saat ini cukup kompleks, terutama di kalangan remaja. Salah satu tantangan besar yang harus kita atasi bersama adalah masih tingginya angka pernikahan usia anak,” ujar Bonivasius, dikutip dari InfoPublik, di Jakarta.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kelahiran remaja (ASFR) usia 15–19 tahun memang menurun, namun secara nasional masih tergolong tinggi, yakni 18 kelahiran per 1.000 perempuan. “Remaja yang menikah di usia sekolah seringkali tidak dapat melanjutkan pendidikan. Dampaknya bisa memicu kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga masalah kesehatan ibu dan bayi,” tambahnya.
Bonivasius menjelaskan, pendidikan kependudukan tidak hanya soal jumlah penduduk, tetapi juga kualitasnya. Karena itu, BKKBN mendorong agar nilai-nilai kependudukan diintegrasikan dalam sistem pendidikan formal melalui SSK, mulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi.
Program SSK, kata dia, bertujuan memberikan pemahaman kepada siswa mengenai berbagai isu penting seperti kependudukan, kesehatan reproduksi remaja, pembangunan keluarga, serta perencanaan kehidupan. “Melalui SSK, peserta didik tidak hanya tahu, tetapi juga memahami dan mempraktikkan bagaimana menjadi remaja yang sehat, terencana, dan siap menghadapi masa depan,” jelasnya.
Selain pembelajaran di kelas, SSK juga melibatkan berbagai kegiatan pendukung seperti Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja, Pramuka Genre, hingga Akademi Keluarga yang berfungsi sebagai wadah pengembangan karakter dan komunikasi sebaya. “Program ini bukan hanya soal akreditasi, tapi gerakan moral untuk menjaga remaja kita agar tumbuh kuat dan berkarakter,” tegas Bonivasius.
Ia juga mengapresiasi dukungan lintas kementerian, khususnya Kemendikdasmen, dalam memperluas penerapan SSK di seluruh Indonesia. Bonivasius menilai, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan guru menjadi kunci utama keberhasilan program ini.
“Kami siap mendampingi sekolah dan tenaga pendidik agar nilai-nilai kependudukan benar-benar diinternalisasi dalam proses belajar. SSK harus menjadi gerakan berkelanjutan, bukan hanya kegiatan sesaat,” ujarnya.
Dengan memperkuat implementasi Sekolah Siaga Kependudukan, pemerintah berharap generasi muda Indonesia dapat tumbuh menjadi pribadi produktif, bertanggung jawab, dan siap menjadi fondasi pembangunan keluarga serta bangsa menuju Indonesia Emas 2045, Dilansir dari InfoPublik.
Informasi lebih lengkap tentang prinsip editorial kami bisa dibaca di Kebijakan Redaksi.
