Siak, Rakyat45.com – Dalam kurun waktu kurang dari lima bulan menjabat, Bupati Siak Afni menunjukkan langkah nyata dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak berhasil melunasi hampir Rp200 miliar utang daerah hingga 20 Oktober 2025, sebuah capaian signifikan di tengah upaya menata stabilitas fiskal pasca defisit anggaran tahun sebelumnya.
Setelah resmi dilantik pada 4 Juni 2025, Pemkab Siak langsung bergerak cepat menata kewajiban dan memperkuat transparansi keuangan. Berdasarkan data terkini, total utang yang telah dibayar mencapai Rp198,29 miliar, meningkat drastis dibandingkan sebelumnya yang baru mencapai Rp78,6 miliar.
Dari total tunda bayar tahun anggaran 2024 sebesar Rp326,94 miliar, realisasi pembayaran kini telah menyentuh 60,65 persen. Sebanyak Rp279,7 miliar sudah dimasukkan kembali dalam APBD 2025, sementara sisanya sebesar Rp47,23 miliar akan menjadi prioritas penyelesaian berikutnya. Dengan demikian, Pemkab masih memiliki sisa kewajiban sekitar Rp128,65 miliar yang akan diselesaikan secara bertahap hingga akhir tahun.
Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) dengan nilai tunda bayar tertinggi tercatat di Dinas PUPR sebesar Rp103,97 miliar (dibayar 69,24%), Dinas Kesehatan Rp56,65 miliar (dibayar 58,33%), dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp30,41 miliar (dibayar 35,55%). Sementara OPD lainnya seperti Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pertanian mencatat progres pembayaran di atas 60 persen.
Bupati Afni menegaskan, fokus penyelesaian utang tidak berarti menghentikan roda pembangunan.
“Kami tetap memastikan pelayanan publik dan pembangunan berjalan. Sejak awal, kami menata keuangan daerah tanpa mengorbankan kebutuhan masyarakat,” ujar Afni usai menghadiri kegiatan di Pekanbaru, Senin (3/11/2025).
Menurutnya, penyesuaian fiskal memang diperlukan untuk menjaga stabilitas pelayanan dasar di tengah keterbatasan anggaran. Saat ini, belanja pegawai ASN dan non-ASN mencapai sekitar 18.500 orang, sementara jumlah penduduk Siak telah menembus 501 ribu jiwa.
Meski begitu, Pemkab Siak tetap berupaya agar manfaat APBD dapat dirasakan secara luas, tidak hanya oleh aparatur, tetapi juga oleh masyarakat. Salah satu langkah nyata adalah penyelesaian tunda bayar beasiswa PKH tahun 2024 sebesar Rp8,41 miliar, yang sudah dituntaskan di awal masa pemerintahan Afni–Syamsurizal.
“Kami ingin fiskal Siak tetap sehat dan berpihak pada rakyat. Gaji dan honor pegawai tetap aman, tapi kerja-kerja kerakyatan pun tidak kami abaikan,” tegas Afni.
Langkah cepat tersebut menjadi bukti komitmen Pemkab Siak dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Di tengah situasi fiskal yang masih ketat, Pemkab Siak juga terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mempercepat penyaluran tunda salur dan tunda bayar yang menjadi hak daerah. Dukungan itu diharapkan memperkuat posisi fiskal dan mempercepat pemulihan keuangan.
Meski fokus menata keuangan, program pembangunan tahun 2025 tetap berjalan. Melalui Bidang Bina Marga Dinas PUPR, Pemkab Siak memprioritaskan peningkatan infrastruktur jalan di tiga kecamatan dengan total anggaran Rp24,46 miliar dan pengawasan Rp790,2 juta.
Beberapa proyek yang sedang dikerjakan antara lain:
- Peningkatan Jalan Sawit Permai: Teluk Merbau sepanjang 1,5 km
- Peningkatan Jalan Poros Lubuk Miyam: Kuala Gasib sepanjang 3 km
- Peningkatan Jalan Siak: Tumang (Merempan Hulu) sepanjang 1,5 km
Pembangunan tersebut diharapkan memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta memperkuat ekonomi masyarakat pedesaan.
Selain itu, pelaksanaan pekerjaan fisik di sektor infrastruktur terus berjalan menggunakan berbagai sumber pendanaan, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi lokal.
“Kami ingin Siak terus maju meski di tengah tantangan fiskal. Semua pihak kami harap tetap semangat membangun daerah,” tutup Bupati Afni.
Informasi lebih lengkap tentang prinsip editorial kami bisa dibaca di Kebijakan Redaksi.
