Rakyat45.m, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Kegiatan ini digelar secara daring dan diikuti dari Ruang Command Center (RCC) Menara Lancang Kuning, Pekanbaru, Senin (22/12/2025).
Rapat yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri tersebut menjadi forum penting untuk menyatukan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam mengantisipasi gejolak harga kebutuhan pokok, sekaligus mendorong percepatan penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam arahannya menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menekan laju inflasi, khususnya menjelang akhir tahun dan awal tahun baru yang biasanya diikuti peningkatan konsumsi masyarakat.
Menurutnya, pengendalian inflasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari memastikan ketersediaan stok bahan pokok, kelancaran distribusi, hingga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Ia juga meminta daerah agar aktif turun ke lapangan memantau kondisi pasar dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Stabilitas harga tidak bisa dicapai jika hanya mengandalkan satu pihak. Pemerintah daerah harus menjadi garda terdepan dalam menjaga pasokan dan melindungi daya beli masyarakat,” tegasnya.
Selain isu inflasi, rapat tersebut juga membahas evaluasi pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi agenda prioritas nasional. Tomsi mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan nyata, terutama dalam penyediaan lahan, percepatan proses perizinan, serta pemenuhan infrastruktur pendukung.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Riau yang diwakili Koordinator Kebijakan Perekonomian, Indrianasari, menyatakan komitmen penuh dalam mendukung kebijakan nasional, baik dalam pengendalian inflasi maupun penyuksesan Program 3 Juta Rumah.
Ia menjelaskan, Pemprov Riau secara konsisten mengoptimalkan kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui pemantauan harga rutin, pelaksanaan pasar murah, serta koordinasi intensif antar perangkat daerah untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau.
“Menjaga stabilitas harga adalah prioritas utama kami, karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Langkah konkret di lapangan akan terus kami perkuat,” ujarnya.
Untuk Program 3 Juta Rumah, Indrianasari menegaskan kesiapan daerah dalam mendukung percepatan realisasi program melalui kemudahan perizinan, fasilitasi lahan, serta sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota dan para pengembang.
“Program ini sangat penting untuk menjawab kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Pemprov Riau berkomitmen memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran di daerah,” pungkasnya.
